KEEROM, Redaksipotret.co – Ketua Afirmasi Otsus Papua, Wehelmus Yoku yang juga sebagai pembela 3.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Keerom menyebutkan berdasarkan hasil sidang surat yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2024 oleh DPR RI maupun Kemenpan RB, keputusan tersebut resmi berdasarkan data nasional.
Menurut pria yang akrab disapa Welem Yoku ini bahwa sebelum data formasi 3.000 CPNS diumumkan, sudah lebih dulu disampaikan oleh Kepala BKD Kabupaten Keerom terkait data formasi 1.000 CPNS.
“1.000 Formasi CPNS yang diumumkan oleh Kepala BKD adalah pembohongan publik. Oleh sebab itu, kita harus memilah data yang masuk di Kemenpan RB dan yang disidangkan di DPR RI,” ucapnya di Jayapura, Jumat (5/7/2024).
“Kemudian terkait masalah formasi 20.000 CPNS Otsus Papua, bagi saya hal yang di sampaikan Kepala BKD itu tidak benar, karena saya pelaku yang mengurus afirmasi Otsus terkait dengan 3000 CPNS Kabupaten Keerom dan saya berani bertanggung jawab atas semua itu,” tegas Welem Yoku.
Diungkapkannya, berdasarkan data afirmasi 3.000 CPNS untuk anak asli Papua itulah yang dikirim langsung dari pusat dan kurang lebih 80 persen data tersebut dipertanggung jawabkan di mata hukum.
Pria yang juga Kepala Suku di Kabupaten Keerom ini menyampaikan bahwa hal ini harus disampaikan agar dapat dipahami oleh publik. Karena data final formasi 1.000 yang diumumkan di Arso 2 merupakan rekayasa atau tidak benar.
“Kami menilai bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh DPR RI maupun KEMENPAN RB tidak dihargai oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Otsus Papua yang harusnya di akomodir oleh pemerintah daerah di Kabupaten Keerom ternyata hanyalah kepentingan politik,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa pada 22 Juli 2024, pihaknya sudah siap dan juga meminta waktu kepada pihak Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden RI (Sekretaris Wantimpres) Ganjar Razuni bersama WHO akan disambut dari Sentani ke Keerom, untuk melihat kegagalan Otsus Papua.
Editor : Syahriah Amir
