TOLIKARA, Redaksipotret.co – Ribuan massa dari Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan serta tokoh intelektual dan para pendukung Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Tolikara melakukan unjuk rasa di KPU Tolikara, Selasa (16/7/2024).
Mereka menuntut Komisioner KPU Tolikara diberhentikan dengan tidak hormat lantaran dinilai tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 221 tahun 2024 untuk Perhitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pada 18 TPS di Distrik Geya secara baik.
Saat aksi unjuk rasa berlangsung, massa juga membentangkan spanduk dan famplet berisi tuntutan mereka, diantaranya KPU Kabupaten Tolikara Stop Membuat Konflik di Tolikara, KPU Tolikara Tidak Menghargai Amar Putusan MK Nomor 221 Segera Copot, KPU Papua Pegunungan Segera Ambil Alih Perhitungan Ulang Surat Suara Distrik Geya’dan sertai dengan melakukan orasi terkait tuntutan mereka itu.
Dimana dalam pernyataan sikapnya itu berisi lima point, diantaranya pertama, meminta KPU Kabupaten Tolikara segera menjelaskan kepada mereka terkait waktu untuk melaksanakan amar putusan MK sesuai perjanjian pada 6 Juli 2024 di Distrik Geya pada saat PUSS, lantaran sudah lewat 1 minggu 4 hari.
Kedua, mereka tidak akan membuka palang selama belum melaksanakan amar putusan MK Nomor 221 tentang PUSS. “Kami minta dengan tegas kepada Gakkumdu dan Kejaksaan untuk segera periksa komisioner KPU Tolikara dan Kasubag Teknis untuk segera mempertanggungjawabkan hilangnya atau dibakarnya surat suara atau dokumen pemilu di Distrik Geya,” tegas Koordinator aksi, Frans Wanena.
Keempat, mereka minta KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk segera mengambil alih pelaksanaan PUSS pada 18 TPS di Distrik Geya, Kabupaten Tolikara.
Poin Kelima, mereka meminta dengan tegas kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua Pegunungan segera memberhentikan KPU Tolikara, karena mereka menilai KPU Tolikara tidak mampu melaksanakan putusan MK.
“Kami meminta PUSS pada 18 TPS di Distrik Geya segera diambil alih oleh KPU Papua Pegunungan. Kami dari masyarakat Distrik Geya, tokoh intelektual, tokoh pemuda dan perempuan meminta itu segera dilakukan,” ucapnya.
Terlebih tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah semakin dekat, sehingga jangan sampai hal ini mengganggu agenda nasional itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Korlab Ronald Wanimbo menambahkan, jika pada pleno PUSS pada 18 TPS di Distrik Geya, Tolikara pada 6 Juli 2024 lalu, Ketua KPU Tolikara menyampaikan akan berkoordinasi dengan MK dan minta diberikan waktu seminggu.
“Tapi hingga kini pelaksanaan PUSS pada 18 TPS di Distrik Geya, Tolikara tidak jelas sampai sekarang. Kami melihat, atas tindakan Ketua KPU bersama komisioner lainnya bisa memicu konflik di Kabupaten Tolikara,” ujarnya melansir pasificpos.com, Rabu (17/7/2024).
Untuk itu, dengan tegas ia meminta KPU RI segera memberhentikan Ketua KPU Tolikara bersama komisioner lainnya.
Hal senada disampaikan oleh penanggungjawab Aksi, Timiles Yikwa. Dia mengatakan, jika pihaknya sudah menyampaikan tuntutan 5 poin kepada KPU RI, DKPP dan KPU Papua Pegunungan terkait belum dilakukannya PUSS pada 18 TPS di Distrik Geya, Tolikara.
“Karena adanya indikasi kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan ketua KPU Tolikara untuk menghambat putusan MK untuk pelaksanaan PUSS pada 18 TPS di Distrik Geya,” ungkap Timiles Yikwa yang juga Anggota DPR Papua.
Menurutnya, Ketua KPU Tolikara semestinya membaca putusan MK terlebih dahulu agar mengetahui perintahnya. “Jika dokumen itu tidak ada, semestinya segera berkoordinasi, namun ternyata pada 6 Juli 2024, dia menyampaikan secara spontan di Pleno PUSS bahwa surat suara sudah hilang atau dibakar,” ujar Timiles.
Dengan hilangnya surat suara atau dokumen pemilu tersebut, Timiles Yikwa yang juga Pemohon Gugatan ke MK ini menilai ada indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Tolikara.
“Dia semestinya menjelaskan kepada kami. Kronologis hilangnya logistik surat suara itu dimana? Dia harus publikasi, tidak bisa diam, supaya pemohon dan pendukung PAN tahu, namun sampai saat ini tidak dijelaskan,” ungkapnya.
Politisi PAN Papua ini sangat menyayangkan sikap KPU Tolikara yang tidak memberikan penjelasan terkait penundaan pleno PUSS yang kini sudah lebih dari 1 minggu 4 hari tersebut.
Editor : Syahriah Amir
