JAYAPURA, Redaksipotret.co – Puluhan tenaga honorer di Kabupaten Jayapura mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura dan menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Salomina Hikoyabi, Selasa (16/7/2024).
Kedatangan puluhan tenaga honorer itu mempertanyakan nasib mereka yang tak kunjung diakomodir dalam tes CPNS 2024 beberapa waktu lalu.
“Inti persoalannya sampai sekarang ini kami punya nasib tidak jelas. Jadi, kami datang untuk cek sudah sampai dimana. Sedangkan di kota (Jayapura) mereka sudah tempel hasil dan di tempat-tempat lain sedang urus. Tetapi kami di Kabupaten Jayapura diam-diam saja, tidak ada kejelasan.
Memang kami sudah bicara dengan Kepala BKPSDM dan sampaikan hasil dari 183 itu akan ditempel dan untuk 1.000 lagi pendataan,” ujar Fony Marangkrena mewakil puluhan honorer tersebut.
Fony menilai pihak Pemkab Jayapura seperti menutupi sesuatu lantaran setiap mendatangi BKPSDM, namun tidak ada kejelasan.
“Kalau memang 183 itu diumumkan, kami mau lihat apa benar orang-orang yang honor atau tidak di Kabupaten Jayapura. Jangan sampai sama dengan kejadian atau peristiwa yang kemarin, orang-orang yang tidak bekerja sebagai honorer tercantum nama mereka yang keluar dari hasil 183,” ucapnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura, Budi Prodjonegoro Yoku mengatakan, pihaknya akan tetap mengakomodir semuanya untuk diangkat menjadi CPNS atau PPPK.
“Memang petunjuk teknisnya (Juknis) seperti itu. Jadi, memang tidak bisa kita merubah apa yang sudah diatur oleh Menpan-RB atau BKN. Kita juga sementara ini lagi fokus yang terima SK,” katanya.
Budi Yoku mengemukakan bahwa pihaknya sedang masuk dalam tahap verifikasi dan juga ada penambahan kuota.
“183 ini di formasi 2021, sedangkan di 2024 kita dapat penambahan kuota lagi. Kita memang berusaha untuk mengakomodir mereka. Kemudian saat ini kendala teknis utama yang dihadapi oleh kami di BKPSDM yang menangani secara teknis, mereka yang pada tahun 2022 sudah masuk dalam database, secara otomatis masuk dalam kuota tersebut,” imbuhnya.
“Tetapi mereka ada yang tidak terdata, ini kendala teknis yang dihadapi. Jadi, mungkin mereka tidak terdata di 2022 bisa saja karena kelalaian, mungkin bisa juga tidak sempat menginput karena menggunakan aplikasi dan masing-masing mengurus dirinya sendiri,” sambung Budi.
Editor : Syahriah Amir
