JAYAPURA, Redaksipotret.co – Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, meminta dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terus mendorong mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan daerah di Papua berbeda dari daerah lainnya, untuk itu pemahaman tentang kondisi sosial budaya, geografis, kondisi masyarakat di Papua juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan itu sendiri.
Dikatakan, dari Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Papua menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, atas hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun buku 2023 yang diperiksa tahun 2024, yaitu sebanyak 20 Pemerintah Daerah dari 33 Pemerintah Daerah di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2023.
Sementara Pemda yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian sebanyak 12 dan tersisa 1 Pemda peroleh Opini Disclaimer yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen.
“Pemda Waropen satu-satunya penyumbang Opini Disclaimer Se Indonesia. kami mohon dukungan dari kepala BPK yang baru untuk bisa bersinergi untuk mendorong perubahan atas Opini tersebut dan Pemerintah Kabupaten Waropen wajib meningkatkan komunikasi dan konsultasi kepada BPK RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Papua agar sama-sama bersinergi dalam upaya meningkatkan perolehan Opini yang lebih baik,” ujar Ridwan melansir pasificpos.com, Senin (29/7/2024).
Pj Gubernur mengaku, opini bukan merupakan hadiah dari BPK RI, namun merupakan buah dari komitmen dan hasil kerja keras pimpinan daerah beserta jajarannya dalam memperbaiki secara terus menerus Tata Kelola Keuangan Daerah.
Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota menyampikan terima kasih kepada pejabat BPK yang lama yang banyak membantu dan mendorong peningkatan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, bahkan juga mengawal Tata Kelola Administrasi Asset Tetap Provinsi Papua yang akan diserahkan kepada Daerah Otonomi Baru dengan arahan Administrasi Asset yang akan diserahkan harus Clean and Clear.
“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Martuama Saragi atas dedikasi, kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan selama menjadi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua. Kerja sama dan sinergi yang telah terjalin telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah ini. Dan selamat datang Kepala BPK RI Papua, Dwi Sabardiana, selamat mengabdi di tanah Papua. Saya berharap tetap terjalin komunikasi, kordinasi dan sinergitas yang sudah berjalan dengan baik, sehingga tata kelola keuangan daerah di Wilayah Papua yang transparan dan akuntabel dapat kita wujudkan,” harapnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, menyampaikan serah terima jabatan Kepala Perwakilan merupakan salah satu kebijakan strategis BPK RI. “Rotasi dan mutasi yang dilakukan ini merupakan upaya penyegaran dalam organisasi yang harus selalu dilaksanakan,” ujarnya.
Anggota VI BPK RI berharap dengan dilantikanya Dwi Sabardiana menjadi Kepala Perwakilan BPK RI Papua, mampu memperkokoh keberadaan BPK di Papua termasuk tiga provinsi DOB baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan, dan memberikan kontribusi nyata dan turut mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, serta dapat membina komunikasi yang baik dengan seluruh entitas di tanah Papua.
Sebelumnya, Dwi Sabardiana merupakan Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan VI, selanjutnya Martuama Saragi berpindah tugas dan menjabat sebagaia kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan VI BPK RI di Jakarta.
Hadir pada serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Papua diantaranya, Pj Gubernur Papua Tengah, Wakapolda Papua, Pj Sekda Papua Pegunungan, Pj Bupati/Walikota se Papua dan para pimpinan Forkompinda se Papua.
Editor : Syahriah Amir
