JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pemerintah Kabupaten Jayapura akan membangun Rumah Pangan Kita (RPK). Pembangunan RPK ini dilakukan sebagai langkah lain untuk mengendalikan inflasi daerah yang disebabkan dari harga pangan seperti beras.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jayapura, Delila Giay usai Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Menjelang Hari Besar Nasional dan Keagamaan di Kantor Bupati Jayapura, SentaniGunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (1/8/2024).
“Kami juga akan mengundang dari Bulog untuk membangun rumah pangan kita (RPK). Rumah pangan kita atau RPK ini sangat penting, karena mekanisme penyaluran bahan pokok subsidi seperti beras dan minyak goreng kita dari Bulog itu harus melalui atau di bawa atau di distribusikan langsung ke RPK, sebelum di salurkan atau di teruskan ke masyarakat dalam hal ini ke swalayan-swalayan atau pedagang-pedagang kita di daerah ini,” ucapnya.
“Karena kita tidak punya RPK, makanya selama ini kita tidak paham. Sehingga minyak goreng kita yang subsidi itu tiba-tiba ada bahkan tiba-tiba juga tidak ada di pasaran,” jelasnya.
Nantinya, kata Delila, pihak Pemda dalam hal ini instansi terkait akan melakukan pendataan toko atau kios sembako yang bisa dijadikan RPK di tiap distrik dan pasar.
“Untuk itu, melalui satgas ketahanan pangan yang juga akan kami bentuk ini guna kita lebih mengontrol itu dengan membangun (RPK) dan RPK ini di pusatkan dengan membangun resi gudang yang ada di Kwansu, yang sudah ada di bawah pemeliharaan Dinas Perindag dan itu kita akan jadikan RPK untuk wilayah pembangunan tiga dan empat, untuk menampung bahan pokok yang di subsidi langsung oleh pemerintah seperti minyak goreng kita dan beras,” sebutnya.
“Kami juga akan bekerja sama dengan Pemerintah Distrik yang ada di Sentani yang sudah memiliki gudang. Sehingga kita bisa manfaatkan gudangnya sebagai RPK. Dan itu kita hanya menitipkan saja, jadi ada ruang yang bisa kita jadikan untuk RPK guna menampung bahan pokok subsidi pemerintah, untuk masyarakat kita di Sentani. Baik itu, dari Sentani Timur, Sentani Tengah (Sentani Kota) dan juga Sentani Barat,” ungkapnya.
“Kemudian masyarakat di sekitar pesisir yang ada di wilayah pembangunan II di Depapre, itu nanti kita lihat kalau bisa ada distributor di wilayah Doyo, Waibhu. Karena selama ini ada di wilayah Yahim. Yang jelasnya di Sentani nanti ada tiga, jadi tinggal kita lihat bagaimana caranya saja, apa yang perlu kita bangun dan juga siapkan RPK sebagai gudang tersendiri atau bisa dari distributor yang ada di wilayah Sentani. Yang ada selama ini kami dari tim inflasi yang berbeda,” sambung Delila.
Karena secara teknis itu Satgas Pangan berada di Dinas Ketahanan Pangan yang hanya secara internal, katanya, itu sudah di laksanakan dan sebagainya. Karena itu merupakan bagian dari instansi terkait, sedangkan Satgas Ketahanan Pangan yang akan dibentuk ini melibatkan semua unsur eksternal maupun internal.
“Jadi mereka sudah lakukan, tapi sangat terbatas dengan aparat yang ada di situ. Namun yang akan kita bentuk ini melingkupi semua dinas OPD beserta lembaga yang ada di sini. Misalnya, TNI/Polri, BPOM, juga dari Karantina pertanian dan karantina hewan itu semua kita libatkan. Supaya kita sekali jalan itu semua di cek, apalagi selama ini kan TPID hanya terkait ketersediaan bahan pangan dan distribusi harga saja,” katanya.
“Tetapi, tim satgas ketahanan pangan ini langsung terkait dengan apakah barang itu masih ada dan layak di konsumsi atau sudah expired (kadaluarsa) dan lain sebagainya itu juga bagian dari tim satgas pangan,” pungkas Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Jayapura itu.
Editor : Syahriah Amir
