JAYAPURA, Redaksipotret.co – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Jayapura menggelar aksi demo dan pemalangan di pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (14/1/2025).
Aksi demo dan pemalangan dari sejumlah ASN yang tergabung dalam Forum Komunikasi ASN di Kabupaten Jayapura ini diketahui sudah kesekian kalinya. Sejumlah ASN menuntut hak mereka segera diselesaikan atau dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Dalam aksinya, selain membakar sejumlah ban bekas dan juga membawa beberapa spanduk yang bertuliskan seperti di antaranya, “TPP 2 triwulan pada tahun 2023-2024, honor PPTK, penambahan gaji dan pemotongan biaya kegiatan dari DPA”, mereka juga meminta kepada KPK, BPK, Ombudsman dan Kejaksaan agar segera turun ke Kabupaten Jayapura, untuk memeriksa seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Jayapura.
Mereka menuntut agar tambahan penghasilan pegawai (TPP) Triwulan IV tahun 2023 dan triwulan IV tahun 2024 segera dibayarkan tanpa penundaan, mengingat hak ini telah diatur berdasarkan regulasi yang berlaku.
Mereka meminta transparansi dari Pemkab Jayapura terkait alokasi anggaran untuk pembayaran TPP ASN. Informasi ini penting agar kami dapat memahami alasan penundaan pembayaran yang berulang.
Mereka juga mendesak pemerintahan Kabupaten Jayapura untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Mengusulkan adanya evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura terutama terkait efektivitas pengelolaan anggaran dan pemenuhan hak-hak ASN.
“Atas keterlambatan pembayaran ini, kami meminta adanya kompensasi yang adil sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak kami sebagai ASN di lingkungan Pemkab Jayapura,” pinta Jack Judzoon Puraro selaku Koordinator Aksi Demo ASN.
Jack Puraro mengatakan, sebagai putra daerah, dirinya merasa prihatin dengan adanya situasi ini yang mencerminkan lemahnya perhatian terhadap kesejahteraan ASN sebagai tulang punggung pelayanan publik.
“Sejak kantor Bupati Jayapura dipindahkan dari Kota Jayapura ke Gunung Merah (Sentani), kami merasakan semakin banyak tantangan dalam pengelolaan daerah, baik itu dari sisi administrasi, pelayanan publik maupun pemenuhan hak-hak ASN,” ujarnya.
“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Jayapura segera mengambil langkah konkret dan serius untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tuntutan kami bukan hanya demi kepentingan pribadi ASN, tetapi juga demi keberlangsungan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Jayapura,” pungkas Jack Puraro yang juga salah Tokoh Pemuda Papua.
Jurnalis : Muhammad Irfan I Editor : Syahriah Amir
