JAYAPURA, Redaksipotret.co – Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera menyelesaikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu di Papua.
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Hiskia Jokhu menuturkan bahwa pentingnya negara bertanggungjawab untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut, mengingat peristiwa pembunuhan tokoh Papua Parmenas H. Yoku, yang terjadi pada 18 Desember 1963, yakni ketika status Irian Barat (Papua Barat) masih di bawah Yuridiksi United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebuah badan dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM tersebut dengan menginisiasi kegiatan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM).
“Hal itu harus melibatkan para keluarga korban warga kampung Ifar Besar, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (12/2/2025).
Hengky Jokhu mengatakan, untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu mempunyai dua dasar hukum, yakni Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu dan juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu.
Berdasarkan data dari LSM Papua Bangkit terkait dengan pelanggaran HAM berat masa lalu di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura mulai dari tahun 1963 sampai tahun 2000-an. Di Kampung Ayapo ada 8 orang yang hilang hingga hari ini kasus tersebut belum selesai.
Sementara di Kampung Ifar Besar ada tiga orang, yakni almarhum Permenas Joku adalah salah satu tokoh Irian Barat yang pada Juli 1963, diundang oleh Sekretariat Khusus Urusan Irian Barat atau Sekib di bawah Departemen Dalam Negeri datang ke Jakarta dalam rangka sosialisasi penggabungan Irian Barat ke dalam Indonesia.
‘Namun, kala itu almarhum tidak setuju, Permenas lebih setuju wilayah dan penduduk Papua yang masih tertinggal tidak masuk wilayah Indonesia. Pada 18 Desember 1963, beliau diundang dalam acara ramah tamah lepas-sambut pasukan operasi ketertiban.
Acara berlangsung di sebuah gedung di Kota Sentani. Sepulangnya dari pertemuan tersebut, ia dieksekusi secara tragis dengan cara dicekik lehernya lalu dibuang di bawah jembatan Kali Yabaso. Jasad mendiang ditemukan pada pagi hari tanggal 19 Desember 1963 yang sudah terbaring di bawah jembatan sekitar 200 meter dari rumahnya di ujung landasan Bandara Sentani dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kematiannya mirip dengan kondisi yang dialami oleh Almarhum Theys Hiyo Eluay (2001).
Parmenas Joku adalah tokoh Papua pertama korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Aset pribadi berupa lahan peternakan sapi dengan luas kurang lebih 4 hektare, yang dikelola keluarga almarhum telah di rampas dan dikuasai Pemerintah saat ini menjadi kantor UPBU Sentani tanpa kompensasi kepada keluarga almarhum.
Kemudian, korban kedua adalah almarhum Yulianus Yoku, yakni anak muda yang ikut pergerakan Papua Merdeka. Keluarga almarhum masih hidup dan berstatus belum berkeluarga saat dieksekusi.
Almarhum Yulianus Yoku dikejar dari Kampung Ifar Besar oleh oknum Anggota TNI dan mendiang Yulianus berenang menyeberang ke Kampung Yobeh, lalu disana ia ditembak dibawah kolong rumah.
Peristiwa naas itu terjadi pada pagi hari di bulan Juli 1969 setelah Pepera. Oknum pelaku penembak almarhum, yakni Kopral Dua Wempi Malonda dari Kodam XV Merdeka/Manado.
Korban ketiga terjadi pada pertengahan 1972, almarhum Yonatan Yoku pegawai harian Tower (Meteo) kantor Pensip Sentani dicurigai oleh aparat TNI sebagai anggota OPM, maka dikenakan wajib lapor. Seminggu sekali datang melapor ke Kantor Koramil Sentani (dulu disebut Kantor Puterpra = Pusat Teritori Prajurit). Setiap kali melapor, ditemani keluarganya.
Pada suatu ketika di November 1972, karena merasa aman-aman saja, maka Yonatan Yoku datang melakukan wajib lapor di kantor Koramil, tanpa ditemani keluarganya. Namun anehnya sejak masuk melapor ke kantor Koramil, Yonatan Yoku tidak pernah keluar dari kantor tersebut, hingga hari ini. Keluarga almarhum telah bertanya ke pihak Koramil, hingga Kodam XVII/Cenderawasih, tidak pernah mendapat jawaban.
Hengky Jokhu yang merupakan mantan Aktivis 98 itu mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada November 1972 ketika Yonatan Yoku datang melakukan wajib lapor yang ketiga di Kantor Koramil. Namun almarhum tidak pernah keluar dari Koramil hingga hari ini. “Kebetulan putranya masih hidup dan memiliki saudara perempuan,” ucap Hengky.
“Kami mengambil inisiatif untuk melupakan masa lalu, karena percuma juga menuntut proses peradilan dapat berjalan untuk pelanggaran HAM Berat masa lalu, yang mana dipastikan para pelakunya sudah tidak ada, Karena peristiwanya sudah cukup lama. Siapa yang mau diminta pertanggungjawaban, pastinya negara tidak mau. Peristiwa pelanggaran HAM berat ini terjadi di era orde lama dan orde baru. Di mana, pendekatan keamanannya sarat kepentingan militeristik,” sambungnya.
Pada era reformasi sekarang ini penghargaan terhadap HAM semakin baik, kondisi politik sekarang lebih demokratis, apalagi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah dibentuk Kementerian Hak Asasi Manusia, yang dipimpin oleh Putera Papua, maka tidak ada alasan jika Kabinet Merah Putih tidak mampu menyelesaikan Pelnggaran HAM Berat Masa lalu. Teristimewa pelanggaran HAM Berat terhadap warga papua, tatkala irian barat dari segi hukum international, belum menjadi bagian dari wilayah Indonesia.
Dia bilang bahwa Pemerintah perlu tahu, keluarga besar Yoku yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri tidak akan pernah melupakan kejahatan kemanusiaan tersebut, teristimewa pembunuhan atas diri Parmenas Yoku, dimasa wilayah Irian Barat dibawah perwalian UNTEA/PBB.
“Maka itu, kami berinisiatif merangkum semua peristiwa dari tiga keluarga korban ini untuk melaporkan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan kami tidak menuntut apa-apa ke pemerintah. Itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Apabila dari pemerintah memiliki niat baik untuk memperbaiki atau membantu. Kami sepenuhnya mendorong untuk bantuan bersifat perbaikan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan juga peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kampung Ifar Besar,” ujarnya.
Pihaknya juga akan membuat resume dari testimoni ini. Dengan dokumen-dokumen seadanya, kemudian pihaknya akan melaporkan ke Menteri HAM.
“Karena itu, merupakan arahan dari Menkopolhukam di era pemerintahan yang lalu, yakni mendorong penyelesaian Non-Yudisial. Tembusannya kepada pemerintah daerah, Komnas HAM, kemudian instansi-instansi terkait lainnya yang ada di Provinsi Papua ini dan juga kepada sanak keluarga diaspora di negeri Belanda, Australia dan negara-negara pasifik lainnya. itulah intisari dari pertemuan testimoni tersebut,” pungkas Hengky Jokhu.
Editor : Syahriah Amir
