JAYAPURA, Redaksipotret.co – Setelah kasus meninggalnya Irene Sokoy memicu kemarahan publik dan teguran keras dari Bupati Jayapura, manajemen RS Yowari angkat bicara.
Direktur RS Yowari, Maryen Braweri, mengakui bahwa insiden tersebut menjadi pukulan berat dan sekaligus pelajaran penting bagi rumah sakit yang selama ini terus menjadi sorotan masyarakat.
Menurut Maryen, pihaknya harus melakukan pembenahan total, khususnya pada aspek pelayanan darurat serta ketersediaan tenaga kesehatan.
Dia menegaskan bahwa evaluasi yang dipimpin Bupati Yunus Wonda telah menyoroti kelemahan mendasar RS Yowari dalam menilai kondisi pasien dan menentukan tindakan cepat.
“Jika peralatan lengkap dan tenaga tersedia, maka harus ditangani. Jika tidak, langkah paling peka adalah segera merujuk, sesuai SOP dan SOAP,” ujarnya dilansir dari laman HarianTerbaruPapua.com, Selasa (25/11/2025).
Maryen tidak menampik bahwa RS Yowari masih menghadapi krisis tenaga spesialis. Dengan hanya dua dokter spesialis kandungan yang tersedia, rumah sakit berada dalam kondisi rapuh ketika terjadi kasus darurat seperti yang dialami Irene Sokoy.
Manajemen menargetkan penambahan minimal lima spesialis kandungan, termasuk dokter Obgyn dan ahli anestesi. Selain itu, rumah sakit juga kekurangan dokter spesialis lain seperti ahli bedah dan ortopedi.
“Tahun ini kami sudah menghubungi sejumlah dokter untuk kerja sama. Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar hambatan tidak dibiarkan berlarut,” janji Maryen.
Terkait kebijakan Bupati Jayapura soal persalinan gratis bagi masyarakat Papua, Maryen memastikan RS Yowari siap menjalankannya. Ia menjelaskan bahwa layanan gratis ini didukung Dana Otsus yang telah dialokasikan untuk menanggung biaya persalinan, bahkan pelayanan lain yang ditangani dokter spesialis.
“Persalinan gratis sudah berlaku tahun ini. Tidak hanya untuk ibu bersalin, tetapi juga pelayanan masyarakat yang bisa kami tangani dengan dokter spesialis,” sebutnya.
Namun di tengah janji layanan gratis, tantangan besar tetap ada: ketersediaan dokter, sistem rujukan, hingga kualitas pelayanan dasar yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Secara terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anthon Mote, menegaskan sudah memerintahkan RS Yowari untuk mengontrak dokter spesialis tambahan. Dua bidang yang menjadi prioritas adalah Obgyn dan bedah dua layanan yang paling krusial dalam penanganan kasus darurat.
“Saat ini dua dokter itu menjadi kebutuhan utama karena sering menjadi sumber kegawatdaruratan,” jelasnya.
Ia mengkritik bahwa sejak lama RS Yowari seharusnya menjalin kerja sama dengan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan provinsi, namun langkah tersebut tidak pernah terealisasi. Kini, ia memastikan kerja sama itu akan dimulai.
“Besok akan ada penandatanganan kerja sama dengan beberapa rumah sakit. Tidak boleh ada lagi masyarakat yang ditolak dengan alasan biaya atau ketiadaan dokter,” tegasnya.
Selain penguatan SDM, Dinas Kesehatan juga menyiapkan penguatan UGD di puskesmas untuk mengurangi penumpukan pasien di RS Yowari. Sistem rujukan dan komunikasi antar fasilitas kesehatan akan ditata ulang.
Peluncuran Respon Medical Center (RMC) diharapkan menjadi pusat kendali rujukan semacam “polisi lalu lintas medis”yang mengatur perpindahan pasien dari kampung ke puskesmas hingga ke rumah sakit. (Redaksi)
