JAKARTA, Redaksipotret.co – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Rabu, 21 Januari 2026.
Rapat tersebut membahas arah kebijakan, isu strategis, serta program pembangunan kawasan perbatasan di masing-masing daerah.
Rapat turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, antara lain Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta Wakil Menteri Dalam Negeri.
Gubernur Papua menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan Papua tidak lagi diposisikan sebagai wilayah terluar yang tertinggal, melainkan sebagai beranda depan negara yang bernilai strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan dari pola inward looking menjadi outward looking, sehingga wilayah perbatasan mampu tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, dan simbol kehadiran negara,” tegas Gubernur.
Gubernur menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai program koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan.
Di antaranya pembangunan perumahan bagi masyarakat eks pelintas batas (repatrian), penyusunan RDTR Kabupaten Keerom, rapat koordinasi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, serta kajian pengembangan potensi wilayah perbatasan termasuk rencana pembangunan pasar perbatasan.
Dalam rangka penegasan dan pengamanan batas wilayah negara, pemerintah juga melaksanakan sosialisasi aturan lintas batas darat dan laut, joint verification pelintas batas, serta pemeliharaan pilar batas RI–Papua Nugini.
Di bidang kerja sama internasional, Papua aktif mendorong pelaksanaan Border Trade Fair/Festival RI–PNG, Border Liaison Meeting, serta Border Liaison Officer Meeting RI–PNG sebagai agenda rutin tahunan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua juga memaparkan usulan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris, serta Pos Lintas Batas Laut Negara (PLBLN) di Kota Jayapura, guna memperkuat pelayanan lintas batas dan pengawasan wilayah perbatasan darat maupun laut.
Gubernur mengungkapkan sejumlah isu strategis kawasan perbatasan Papua, antara lain kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan, keterisolasian dan ketertinggalan wilayah, persoalan hak ulayat dan batas negara, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal.
Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi).
Kemudian, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata, peningkatan kualitas SDM dan layanan sosial dasar, penguatan keamanan dan identitas nasional, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara.
“Kami berharap dukungan penuh Komisi II DPR RI agar pembangunan kawasan perbatasan Papua dapat berjalan lebih terpadu, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan,” kata Gubernur dilansir dari laman Pasificpos.com. (Redaksi)
