JAYAPURA, Redaksipotret.co – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) Papua.
Penandatanganan berlangsung di Aula Sasana Krida Bakti Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Senin, 9 Maret 2026.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat publikasi serta penyiaran pesan-pesan keagamaan yang menyejukkan dan mendorong harmoni di tengah masyarakat Papua.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Klemens Taran, menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam menyebarluaskan nilai-nilai keagamaan di ruang publik.
“Hari ini kita tidak sekadar menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman. Kita sedang menyatukan visi, menyelaraskan langkah, dan memperkuat komitmen untuk menghadirkan agama sebagai kekuatan moral yang membangun Papua damai, lestari, dan maju,” ujar Klemens.
Ia menjelaskan, Papua merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman agama dan budaya. Karena itu, penguatan moderasi beragama menjadi penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat.
“Moderasi beragama bukan melemahkan keyakinan, tetapi menguatkan sikap saling menghormati. Moderasi juga bukan kompromi terhadap prinsip, melainkan komitmen terhadap persatuan,” jelasnya.
Melalui kerja sama dengan RRI dan TVRI, Kanwil Kemenag Papua berharap ruang publik diisi dengan pesan-pesan keagamaan yang edukatif dan menyejukkan.
“Kita tidak ingin ruang publik dipenuhi narasi ekstrem, ujaran kebencian, atau informasi menyesatkan. Sebaliknya, ruang publik harus diisi pesan yang menguatkan persaudaraan dan memperkokoh harmoni sosial,” katanya.
Selain penguatan moderasi beragama, Klemens juga menekankan pentingnya menghadirkan narasi keagamaan yang mendorong kesadaran ekologis melalui pendekatan ekoteologi.
“Agama harus menjadi inspirasi dalam menjaga tanah, hutan, sungai, dan laut. Ekoteologi mengajarkan bahwa merawat bumi adalah bagian dari ibadah, menjaga hutan merupakan bentuk ketaatan, dan melindungi alam adalah wujud tanggung jawab spiritual,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan media penyiaran publik juga penting untuk menjawab tantangan transformasi digital di era informasi.
“Generasi muda saat ini banyak mengakses konten melalui platform digital dan media sosial. Karena itu, konten keagamaan harus adaptif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan generasi masa kini,” katanya.
Klemens berharap kerja sama ini dapat melahirkan berbagai program konkret, seperti dialog lintas agama, konten edukasi ekoteologi, serta produksi siaran digital yang mampu menjangkau masyarakat luas hingga ke wilayah terpencil.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan program prioritas Kementerian Agama yang dikenal dengan Asta Protas atau Delapan Program Prioritas Kementerian Agama.
Program ini meliputi penguatan kerukunan umat beragama, penguatan ekoteologi, peningkatan layanan keagamaan yang berdampak, pendidikan unggul dan ramah, pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan peran rumah ibadah, serta digitalisasi tata kelola pelayanan keagamaan.
“MoU ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi komitmen moral untuk menjadikan media sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran spiritual, kesadaran ekologis, dan kesadaran kebangsaan masyarakat Papua,” tegasnya.
Klemens juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran RRI dan TVRI atas komitmen mereka dalam membangun kolaborasi bersama Kanwil Kemenag Papua.
“Semoga kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam membangun Papua yang religius, moderat, peduli lingkungan, dan siap menghadapi era digital,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala LPP RRI Jayapura, Jony Iskandar Baso, mengatakan kerja sama antara RRI, Kementerian Agama, dan TVRI merupakan langkah strategis untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang menyejukkan di tengah masyarakat Papua.
“Kita melakukan kerja sama dan kolaborasi melalui MoU ini semata-mata untuk kepentingan umat di Tanah Papua,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menghadirkan program siaran keagamaan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membawa pesan kedamaian serta memperkuat persatuan dan kerukunan umat.
“Kami berharap sinergitas antara Kementerian Agama, TVRI, maupun RRI dapat menghadirkan program siaran agama yang edukatif dan inspiratif sehingga mampu menjadi sumber informasi sekaligus tuntunan bagi masyarakat,” katanya.
Hal yang sama disampaikan Kepala LPP TVRI Stasiun Papua, Erwin Hendarwin. Ia menilai kerja sama antara TVRI dan Kanwil Kemenag Papua merupakan langkah strategis dalam menghadirkan layanan informasi dan edukasi bagi masyarakat.
Menurutnya, TVRI dan RRI memiliki dasar hukum yang sama sebagai lembaga penyiaran publik yang bertugas memberikan layanan informasi, pendidikan, serta hiburan yang sehat kepada masyarakat.
“Hiburan yang kami hadirkan bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga harus menjadi tuntunan bagi masyarakat,” ujarnya.
Erwin menambahkan, lembaga penyiaran publik juga memiliki tanggung jawab untuk mengangkat konten lokal dan kearifan budaya daerah sekaligus menjadi perekat sosial bagi masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia juga menyoroti perkembangan era digital yang sangat cepat sehingga menuntut media untuk terus beradaptasi dalam menyajikan konten yang berkualitas.
“Kita sekarang berada dalam era digital. Informasi, edukasi, dan hiburan dapat diakses dengan sangat cepat, kapan saja dan di mana saja, bahkan hanya melalui genggaman tangan,” katanya.
Karena itu, menurutnya, kolaborasi dengan Kementerian Agama menjadi langkah penting untuk memastikan hadirnya konten siaran yang positif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami menyadari TVRI tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama agar kita dapat menjalankan tugas besar ini bersama-sama,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara TVRI, RRI, dan Kanwil Kemenag Papua dapat terus diperkuat melalui produksi konten keagamaan yang informatif dan inspiratif bagi masyarakat Papua yang hidup dalam keberagaman budaya dan agama. (Rilis)
