JAYAPURA, Redaksipotret.co – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional hingga akhir Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang positif di sisi pendapatan, serta akselerasi yang signifikan pada sisi belanja negara.
Izharul Haq, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua (DJPb) mengatakan, hal ini mencerminkan peran strategis APBN sebagai instrumen fiskal dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pembangunan di daerah.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp982,75 miliar atau 14,50 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada level 11,97 persen.
Sementara, secara tahunan, pendapatan negara tumbuh sebesar 6,34 persen, didorong oleh kinerja penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp689,45 miliar atau 11,55 persen dari target.
“Kontribusi terbesar berasal dari pajak dalam negeri, sementara pajak perdagangan internasional mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 56,06 persen,” ucapnya, Kamis, 30 April 2026.
Di sisi lain, PNBP menunjukkan kinerja yang cukup kuat dengan realisasi Rp293,30 miliar atau 36,31 persen dari pagu, yang mencerminkan peningkatan pemanfaatan sumber daya dan layanan pemerintah.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp12.451,78 miliar atau 21,10 persen dari pagu, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15,02 persen. Pertumbuhan belanja negara tercatat sebesar 28,64 persen secara tahunan.
Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2.758,47 miliar atau 12,15 persen dari pagu. Kinerja ini didorong oleh peningkatan belanja pegawai dan belanja barang, serta lonjakan signifikan pada belanja modal yang tumbuh lebih dari 300 persen.
Peningkatan belanja modal ini mencerminkan percepatan pelaksanaan proyek pembangunan dan penguatan infrastruktur di daerah.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan kinerja yang kuat dengan realisasi sebesar Rp9.693,31 miliar atau 26,70 persen dari pagu.
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi komponen utama dalam mendukung kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan layanan publik. Selain itu, Dana Otonomi Khusus turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan wilayah.
Namun demikian, beberapa komponen seperti Dana Desa dan Insentif Fiskal belum menunjukkan realisasi hingga akhir Maret 2026.
“Hal ini menjadi perhatian untuk percepatan penyaluran pada periode selanjutnya agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Seiring dengan meningkatnya realisasi belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan, APBN regional mencatatkan defisit sebesar 21,96 persen dari pagu yang masih dalam koridor yang terkendali dan mencerminkan strategi ekspansi fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Izharul menegaskan, ke depan, pemerintah akan terus mendorong optimalisasi pendapatan serta meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Rilis)
