Integrasikan Nilai Lokal dan Teknologi
JAYAPURA, Redaksipotret.co – Himpunan Seminat Farmasi Distribusi (Hisfardis) Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Papua menggelar seminar nasional bertajuk “Noken Supply Chain 2.0 Optimalisasi Rantai Distribusi” yang dirangkaikan dengan musyawarah daerah (Musda) Hisfardis, Sabtu, 17 Oktober 2026, di Jayapura.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh 175 peserta dari berbagai kalangan apoteker serta didukung penuh oleh 54 sponsor.
Dua narasumber yakni, Bayu Wibisono selaku Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) BPOM RI dan Herianto Baan selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura turut hadir membawakan materi utama dalam forum strategis tersebut.
Ketua Panitia, Anita Syamsuriani menjelaskan, tema Noken Supply Chain 2.0 diangkat bukan tanpa alasan. Noken, sebagai warisan budaya kebanggaan masyarakat Papua, melambangkan kehidupan, kebersamaan, tanggung jawab, serta kemampuan membawa berbagai kebutuhan dalam satu wadah.
“Filosofi mendalam ini dinilai sangat relevan dengan fungsi rantai distribusi farmasi yang menghubungkan berbagai pihak,” katanya.
Sebagaimana Noken yang memuat bahan kebutuhan hidup, rantai distribusi farmasi juga memikul tanggung jawab mulia, memastikan obat-obatan serta perbekalan kesehatan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mutu yang tetap terjaga.
Dia bilang, mengingat karakteristik geografis Papua yang unik dan penuh tantangan, ketersediaan obat dalam jumlah yang tepat, mutu terjamin, serta tepat waktu dan tempat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan.
“Melalui konsep Noken Supply Chain 2.0, para apoteker berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi dan membangun sistem distribusi yang tangguh tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal,” ujarnya.
Sebagai informasi, hasil Musda Hisfradis Papua memilih Mardinda Sitompul sebagai Ketua Hisfardis periode 2026-2030.
Sementara itu, Ketua PD IAI Papua, Edward Manik Sihotang mengatakan, Musda Hisfardis ini bukan sekadar momen pergantian dan penetapan kepengurusan baru.
Dia mengatakan, isu ketersediaan obat di Papua telah menjadi perhatian besar yang harus diselesaikan dari hulu ke hilir, mulai dari pabrik produsen, rantai distribusi pemerintah, hingga ke fasilitas pelayanan di tengah masyarakat seperti apotek, klinik, dan sarana kesehatan pemerintah.
“Musda ini diharapkan menghasilkan rujukan serta masukan konkret bagi pemerintah, sehingga masyarakat di seluruh Papua benar-benar dapat merasakan kehadiran dan kemudahan akses terhadap obat-obatan,” kata Edward.
Langkah strategis ini disambut hangat oleh Pemerintah Daerah. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Papua, Beeri Wopari menilai pertemuan ini sangat vital sebagai pilar pendukung pembangunan kesehatan di Papua.
Pemerintah menegaskan pentingnya peran tenaga farmasi untuk memastikan obat-obatan maupun Bahan Medis Habis Pakai atau BMHP tersedia dalam jumlah mencukupi hingga ke titik terjauh atau tingkat kampung.
“Untuk mengatasi hambatan geografis dan logistik, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat,” ucap Beeri.
Dia pun mengatakan, sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah siap memberikan dukungan dari sisi kebijakan, antara lain, menjamin ketersediaan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan rantai logistik.
Kemudian, melakukan supervisi dan standarisasi dalam bentuk pengawasan berkala ke fasilitas farmasi di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk memastikan sistem penyimpanan obat memenuhi standar baku.
“Dukungan lainnya adalah pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas tenaga farmasi agar tata kelola dan manajemen obat berjalan optimal sesuai standar nasional,” kata Beeri (Syahriah)
