JAYAPURA, Redaksipotret.co – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Papua membeberkan realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2023 dari pagu sebesar Rp60,8 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Papua, Moudy Hermawan mengatakan, belanja negara di Papua tercapai sebesar Rp8,09 triliun atau 13,31 persen pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sementara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2,02 triliun atau mencapai 14,33 persen dari Pagu. Angka tersebut, kata Moudy, tumbuh 10,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
‘’Pertumbuhan ditopang oleh kenaikan belanja barang. Sebagian besar belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, maupun sektor pelayanan umum,’’ jelas Moudy, di Jayapura, Rabu (26/4/2023).
Selain itu, belanja prioritas juga tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja Kesehatan yang realisasinya tumbuh positif sebesar 1,5 persen secara yoy.
‘’Belanja Kesehatan yang telah terealisasi antara lain dimanfaatkan untuk penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta pengelolaan program pembangungn keluarga kependudukan dan KB,’’ kata Moudy.
Dari fungsi Pendidikan, realisasi Belanja Pendidikan turut menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,7 persen yoy yang dimanfaatkan antara lain untuk penyediaan bantuan operasional perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi, serta penyelenggaraan pelatihan vokasi bidang konstruksi.
Moudy mengatakan, APBN juga bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat melalui belanja perlindungan sosial.
‘’Realisasi belanja perlindungan sosial di Papua mengalami pertumbuhan signifikan mencapai 48,3 persen secara year on year yang antara lain dimanfaatkan untuk pembinaan Lembaga dan SDM kesejahteraan sosial,’’ ujarnya.
Adapun dari sisi Transfer ke Daerah (TKD) sampai akhir Maret 2023, telah tersalur sebesar Rp6,1 triliun atau 13 persen dari pagu.
‘’ Sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yakni minus 7,59 persen. Hal ini disebabkan masih menunggunya penyampaian syarat penyaluran dari Pemda dalam hal penyaluran dana alokasi umum atau DAU, khususnya DAU earmarked dan Dana Alokasi Khusu atau DAK Fisik,’’ ucap Moudy.
Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil atau DBH dan DAK Non Fisik yang lebih tinggi.
Sementara, penyaluran dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
Penulis : Syahriah Amir Editor : Syahriah Amir
