JAYAPURA, Redaksipotret.co – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua. Langkah ini diambil menyusul laporan kasus keracunan MBG di sejumlah provinsi lain di Indonesia.
Kepala Regional BGN Wilayah Papua, Rama Irjayanto Putra, menyampaikan kendati di Papua belum
ditemukan kasus keracunan, namun pihaknya tetap memperketat pengawasan di seluruh dapur SPPG.
Menurutnya, meski program MBG telah dirancang secara matang, pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan pengawasan yang optimal agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
Saat ini, sebanyak 47 dapur mandiri telah beroperasi di berbagai kabupaten/kota di Papua. Salah satu di antaranya adalah dapur yang bekerja sama dengan Kodim di Kabupaten Keerom, yang tengah dalam tahap pengisian peralatan.
BGN terus berupaya memperluas jangkauan program, termasuk ke wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Supiori.
Pembangunan dapur percepatan saat ini sedang berlangsung dengan dukungan pemerintah daerah serta koordinasi intensif bersama TNI-Polri.
Menanggapi potensi insiden keracunan, Rama menegaskan komitmen BGN dalam penanganan kesehatan siswa.
”Jika terjadi gangguan kesehatan, seperti alergi atau gatal-gatal, kami akan segera melakukan pengobatan hingga siswa benar-benar sembuh. Kami tidak akan lepas tangan,” tegasnya dilansir dari laman Pasificpos.com, Sabtu (27/9/2025).
Rama berharap program MBG dapat berjalan sukses di Papua dan memberi dampak positif terhadap kualitas hidup anak-anak, khususnya dalam pemenuhan gizi dan peningkatan layanan pendidikan.
Sebelumnya, Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengkritik keras Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu proyek unggulan.
Kordinator Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Raja Parlindungan Pane menyebut, kritik terhadap program MBG ini mengemuka dalam diskusi Indonesia Review di kantor redaksi VOI Media, Rabu (24/9/2025).
Raja yang juga jurnalis senior ini mengungkapkan, berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 4.711 kasus keracunan makanan MBG sejak Januari hingga 22 September 2025, dengan mayoritas terjadi di Pulau Jawa.
FWK menilai angka tersebut sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan kualitas pangan di lapangan. “Bagaimana mungkin program sebesar ini justru menimbulkan ribuan kasus keracunan? Pemerintah harus bertanggung jawab penuh karena yang jadi korban adalah siswa dan masyarakat kecil,” ujarnya
Editor : Syahriah Amir
