JAKARTA, Redaksipotret.co – Dalam rangka melakukan mitigasi terhadap perkembangan serta dinamika geopolitik global, Pemerintah meluncurkan program kebijakan strategis berupa 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional.
Program ini sekaligus menjadi langkah penting dalam memperkuat etos kerja, meningkatkan produktivitas, serta membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing.
Pertama, di tengah dinamika global yang tengah menguji rantai pasok dunia, Indonesia kembali menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif dan tangguh.
Situasi saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang lebih modern dan efisien.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dilansir dari laman ekon.go.id, Rabu, 1 April 2026.
“Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif,” ujarnya.
Kedua, sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global, Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital.
Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama, yaitu Penerapan Work From Home (WFH) baik bagi ASN di Instansi Pusat dan Daerah maupun sektor swasta. Bagi ASN di Instansi Pusat dan Daerah, WFH dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, tepatnya setiap hari Jumat yang diatur melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Dia mengatakan, dalam skema WFH ini diatur juga untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
“Kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen,” katanya.
“Serta bagi daerah diimbau untuk menambah jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan ruas car-free day sesuai karakteristik masing-masing wilayah,” ujarnya menambahkan.
Sedangkan Penerapan WFH bagi sektor swasta diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
“Pengaturan Surat Edaran Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” kata Airlangga.
Meskipun demikian, terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis.
Seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Kemudian, untuk sektor pendidikan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah, 5 hari seminggu.
Kemudian, tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga, prestasi, maupun ekstrakurikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi, semester 4 ke atas menyesuaikan SE Mendiktisaintek.
Ketiga, himbauan umum bagi seluruh masyarakat untuk melakukan efisiensi energi dengan menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja, melakukan mobilitas cerdas dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik, serta masyarakat diminta tetap produktif dan menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa.
Keempat, kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pengaturan teknis akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan.
“Kelima, potensi penghematan dari kebijakan WFH ini yang berdampak langsung ke APBN sebesar Rp6,2 triliun dari penghematan kompensasi BBM. Sementara secara total belanja BBM masyarakat akan berpotensi hemat sebesar Rp59 triliun,” ujar Menko Airlangga.
Keenam, Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritisas dan refocusing belanja Kementerian/Lembaga.
Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial, menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera.
Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja K/L serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran K/L mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Ketujuh, sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi nasional, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026.
Dimana Pertamina siap untuk mengimplementasikannya dan berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebesar 4 juta kilo liter senilai Rp48 triliun, serta pembelian BBM subsidi melalui penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan per hari, tetapi tidak berlaku bagi kendaraan umum untuk orang dan barang yang akan mulai berlaku per 1 April 2026, guna memastikan distribusi BBM yang lebih adil dan merata.
Kedelapan, Pemerintah juga mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu, dengan tetap memperhatikan pengecualian untuk kelompok tertentu seperti asrama, daerah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kebijakan ini dapat mencapai sekitar Rp20 triliun.
“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha, untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” pungkas Menko Airlangga. (Sia1an pers)
