JAYAPURA, Redaksipotret.co – Sejumlah aktivis politik dan aktivis organisasi kepemudaan di Kabupaten Jayapura mengharapkan Ketua DPRK Kabupaten Jayapura dijabat oleh orang asli Papua (OAP) putra asli Bumi Khenambay Umbay.
Mereka menilai OAP terlebih dari asli Kabupaten Jayapura layak menjadi ketua, oleh karena itu, mereka menolak kehadiran calon Ketua DPRK Kabupaten Jayapura yang bukan anak asli Bumil Khenambay Umbay.
“Kami mengharapkan agar putra asli Khenambay Umbay dipercayakan sebagai Ketua DPRK Kabupaten Jayapura. Karena itu menyangkut harga diri kami yang berada di Kabupaten Jayapura,” ujar aktivis Politik Kabupaten Jayapura, Aris Kreutha didampingi beberapa aktivis organisasi kepemudaan saat memberikan keterangan pers di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (26/10/2024).
Dia pun meminta, partai politik yang menjadi pemenang pemilihan umum legislatif (Pileg) bisa mempertimbangkan hal tersebut.
“Papua sekarang dalam dimensi Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Jayapura sudah digembar-gemborkan dan ini juga sudah ada jargon sebagai kebangkitan masyarakat adat (KMA),” kata Aris.
Terkait adanya jargon KMA, Aris menyampaikan bahwa otsus akan digunakan dimana jika ada kebijakan seperti itu maka pimpinan DPR dalam hal ini Ketua DPR sebagai pimpinan lembaga politik dan itu sangat penting, serta krusial bagi keberlangsungan hidup oOAP khususnya yang berada di Kabupaten Jayapura.
“Selain itu, kami tidak mencampuri urusan internal partai politik, atau sampai ke dalam-dalamnya partai, karena itu urusan mereka sendiri. Kami dalam kapasitas sebagai orang asli Papua asal Kabupaten Jayapura yang mungkin dianggap anak kecil di daerah ini. Tetapi, kami sangat mengharapkan seperti itu,” ujarnya.
Aris menilai lembaga tersebut sangat penting, tetapi tidak ada aturan dari kultur tertentu yang harus menjadi ketua lantaran mereka juga akan bertarung di dunia politik.
Dia mengungkapkan, telah menyampaikan hal itu kepada anggota dewan non OAP yang juga sangat menghormati dan menghargai. “Karena di mana bumi dipijak di situlah langit dijunjung,” ucapnya.
Elisa Bouway, mantan Ketua HPPM-TM Kabupaten Jayapura menyampaikan hal yang sama. Dirinya memandang, penetapan maupun pengusulan sebagai Ketua DPRK Kabupaten Jayapura wajib mempertimbangkan kultur suatu wilayah, artinya “hak kesulungan” suatu daerah mesti dihargai dan dihormati.
“Sehingga apa yang menjadi harapan kampung adat yang merupakan harapan dari kebijakan pemerintah itu diwujudkan. Jadi, harus benar-benar berpihak kepada OAP terlebih adanya semangat Undang-Undang (UU) Osus jilid 2 sangat jelas berbicara tentang keberpihakan,” ucapnya.
Elisa pun menyampaikan bahwa jika tuntutan mereka tidak diindahkan, pihaknya akan melakukan aksi demo damai pada Selasa (29/10/2024).
“Rencana aksi damai kami akan lakukan langsung tujukan ke kantor DPW nya. Karena ini menyangkut kita punya harga diri sebagai anak-anak Papua terutama asli Kabupaten Jayapura,” ungkapnya.
Dalam penyampaian aspirasi para aktivis politik dan aktivis organisasi kepemudaan dihadiri Sekretaris Ampera Kabupaten Jayapura, Yulianus Yarisetouw dan Jenggo Sendeinya selaku Aktivis Pemuda di Kabupaten Jayapura.
Editor : Syahriah Amir
