JAYAPURA, Redaksipotret.co – Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pemilihan umum (Pemilu), beberapa isu strategis yang muncul pada Pemilu lalu berpotensi terjadi di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta Kebelen menyebut, isu strategis itu diantaranya berkaitan dengan dugaan politik uang, pengadaan distribusi logistik tidak sesuai ketentuan dan pemungutan serta penghitungan suara yang juga tidak sesuai ketentuan.
Kerawanan lainnya yang berpotensi terjadi di Pilkada mendatang, sebut Yofrey, berkaitan dengan rekapitulasi suara tidak sesuai ketentuan, kemudian kekerasan terhadap penyelenggara pemilu.
Isu strategis lainnya berkaitan dengan pemungutan suara susulan yang diakibatkan logistik terlambat tiba serta kerawanan akibat bencana alam dan pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara ulang.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin menyampaikan, berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaunching Bawaslu RI, untuk tingkat kerawanan di Papua, ada empat kabupaten kategori rawan tinggi.
“Yaitu, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura dan Sarmi. Sementara, daerah yang masuk kategori rawan sedang yaitu Mamberamo Raya, Keerom, Waropen, dan Biak Numfor,” kata Hardin.
“Hanya Supiori yang masuk kategori rawan rendah,” tambahnya disela kegiatan rapat koordinasi Bawaslu dan stakeholder sekaligus launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024, di Hotel Aston Jayapura, Selasa (17/9/2024).
Hardin menambahkan bahwa dalam pandangan Bawaslu, tiga tahapan paling krusial dan paling rawan bisa menjadi persoalan yang akan dihadapi di Indonesia, termasuk di Papua. Tiga tahapan yaitu pencalonan, kampanye dan pada saat pungut hitung.
Sementara itu, Anugrah Pata selaku Koordinator Perhimpunan Pemilih Indonesia menyampaikan, mitigasi potensi rawan untuk tiga tahapan yang dinilai krusial oleh Bawaslu adalah dengan melakukan rapat koordinasi, sosialisasi partisipatif, edukasi sanksi pidana, pengawasan melekat dan penguatan kapasitas.
“Kemudian, edukasi lewat seruan di tempat ibadah, pembuatan video tutorial pungut hitung, bimbingan rohani, sosialisasi kepada ASN dan kepala kampung, video simulasi tutorial rekapitulasi tingkat distrik dan go to school,” jelasnya.
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mengungkapkan, beberapa tantangan di Pilkada Papua, antara lain, pelanggaran pemilu terjadi berulang dan meningkat, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, menguatnya politik identitas.
“Media sosial cenderung digunakan untuk sentimen SARA dan provokasi lainnya, serta indikasi keterlibatan ASN dan aparat keamanan. Lalu, data dan administrasi yang masih bermasalah, koordinasi yang relatif lemah dan terbatas diantara penyelenggara,” ujarnya.
Anum juga mengungkapkan bahwa partai politik masih sangat transaksional, dinamika politik yang sangat kuat diantara peserta pemilu atau pilkada, bahkan masyarakat sipil cenderung masih mudah dimobilisasi.
“Sikap apatis masyarakat terhadap pemilu atau pilkada yang bersih dan berkualitas serta kondisi geografis, transportasi dan komunikasi yang terbatas juga menjadi tantangan di Pilkada,” ungkap Anum.
Dia kemudian memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu, salah satunya memperkuat koordinasi diantara penyelenggara juga dengan pemerintah dan Majelis Rakyat Papua atau MRP.
Editor : Syahriah Amir
