JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan Pendapatan Negara di wilayah Papua sebesar Rp6,7 triliun.
Yang terdiri atas target Pajak Dalam Negeri sebesar Rp5,73 triliun, target Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp234,54 miliar dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sebesar Rp808,25 miliar.
Sementara, hingga akhir Januari 2026, pendapatan negara baru mencapai Rp265,87 miliar atau 3,92 persen dari target.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Izharul Haq dalam konferensi pers APBN KiTa di Jayapura, Jumat, 27 Februari 2026.
Dia bilang, sampai dengan akhir Januari 2026, Pendapatan Negara di wilayah Papua telah terkumpul sebanyak Rp265,87 miliar atau 3,92 persen dari target.
Dari jumlah tersebut, penerimaan Pajak Dalam Negeri mendominasi dengan nilai realisasi Rp187,44 miliar.
Angka ini didorong oleh realisasi penerimaan PPh Nonmigas, PPN dan PPnBM, dan PBB yang masing-masing mengalami peningkatan year-on-year.
Sementara itu, Pajak Perdagangan Internasional menyumbang Rp30,58 miliar yang sebagian besar merupakan pendapatan dari Bea Masuk atas impor barang dan jasa.
Kinerja PNBP per 31 Januari 2026 terpantau baik. PNBP telah terkumpul sebanyak 5,92% dari target atau Rp47,86 miliar.
Capaian ini didorong oleh realisasi PNBP Lainnya senilai Rp40,65 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum dengan nilai Rp7,21 miliar.
Dari angka tersebut, terdapat jenis PNBP Kekayaan Negara dan Lelang yang terealisasi sebesar Rp65,91 juta. PNBP jenis ini berasal dari pengelolaan BMN, pengelolaan piutang negara, dan lelang.
Izharul menambahkan, pagu anggaran sebesar 53,54 triliun rupiah disiapkan untuk Belanja Negara di wilayah Papua.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp53,54 triliun yang terdiri atas pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp17,24 triliun dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp36,30 triliun.
Hingga 31 Januari 2026, pemerintah telah melaksanakan Belanja Negara sebesar Rp4,33 triliun atau 8,09 persen dari pagu.
“Nilai realisasi ini mengalami peningkatan year-on-year dibanding Januari 2025 sebanyak 7,60 persen,” ungkapnya.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua dengan percepatan pelaksanaan Belanja Negara pada bulan pertama di tahun 2026.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp528,68 miliar, meningkat 27,99 persen (yoy) dibanding tahun lalu.
Sementara itu, sampai dengan akhir Januari 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah senilai Rp3,80 triliun ke masing-masing pemerintah daerah di Papua.
“Angka penyaluran ini mengalami pertumbuhan year-on-year sebesar 5,27 persen,” pungkasnya. (Syahriah)
