JAYAPURA, Redaksipotret.co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, termasuk yang tinggal di Daerah Belum Tersedia Faskes Memenuhi Syarat (DBTFMS) di Tanah Papua.
Deputi Wilayah XII BPJS Kesehatan Papua, Mangisi Raja Simarmata mengatakan, upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan fasilitas kesehatan (Faskes) swasta.
“Kita menggandeng klinik atau faskes non pemerintah dan kerjasama antar tenaga kesehatan,” ujar Mangisi di Jayapura, Jumat (12/7/2024).
Mangisi mengungkapkan, tiga DBTFMS yaitu Kampung Uli-Uli, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dengan mengirimkan tenaga kesehatan, kemudian di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan dan di Papua Tengah kerjasama dengan klinik.
Sementara itu, agar seluruh masyarakat di Papua mendapatkan akses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan mendorong kerjasama cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off tingkat Provinsi.
“Masyarakat sebagai peserta JKN yang didaftarkan oleh pemerintah daerah tidak perlu menunggu 14 hari atau sebulan untuk mengaktifkan kartunya, otomatis aktif hari itu juga. Dari sisi kepesertaan, perhatian pemerintah daerah sudah sangat baik, kita juga menggairahkan masyarakat dengan meningkatkan jumlah faskes,” ucapnya.
Mangisi mengatakan, dari 42 kabupaten kota di Tanah Papua, yang belum bekerjasama UHC Non Cut Off tersisa sembilan, dan dari enam provinsi, satu dalam proses kerjasama.
“Kerjasama ini akan menguntungkan masyarakat, misalnya tidak didaftarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten, masih bisa dicover dari pemerintah provinsi,” kata Mangisi.
Anggota DPR Papua, Kamasan Jack Komboy menyampaikan bahwa sejak dimekarkan menjadi empat provinsi, anggaran di provinsi induk yaitu Papua telah berkurang, sehingga pemerintah daerah tidak lagi menganggarkan untuk program Kartu Papua Sehat atau KPS. “Karena sudah tidak ada lagi KPS, maka sekarang kita bergantung pada JKN,” ujarnya.
Editor : Syahriah Amir
