JAYAPURA, Redaksipotret.co – Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang mengemban misi sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, PT Pos Indonesia (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Melalui sinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), perluasan akses layanan pos difokuskan pada daerah yang belum tersentuh infrastruktur logistik dan jasa keuangan standar.
Setiap tahunnya, PT Pos Indonesia secara aktif memetakan dan mengusulkan daftar kabupaten serta kecamatan yang belum memiliki akses logistik kepada pemerintah.
Di wilayah Papua dan Papua Pegunungan, kehadiran titik layanan mulai dari Kantor Cabang Utama (KCU), Kantor Cabang Pembantu (KCP), hingga jaringan kemitraan Layanan Pos Pelosok (LPU) menjadi tumpuan utama aktivitas perekonomian dan komunikasi masyarakat.
KCU Jayapura saat ini menaungi jaringan KCP di seluruh wilayah Provinsi Papua (kecuali Biak) dan Provinsi Papua Pegunungan.
Untuk menjangkau titik-titik yang belum memiliki kantor fisik resmi, dibuka skema kemitraan LPU yang menugaskan mitra lokal melayani kebutuhan pos masyarakat setempat.
Saat ini, KCU Jayapura membawahi 9 LPU yang beroperasi aktif melayani masyarakat, antara lain di Arso (Kabupaten Keerom), Muara Tami (Kota Jayapura), Demta, Lereh, Genyem, Depapre (Kabupaten Jayapura), Yahukimo dan Pegunungan Bintang (Papua Pegunungan) dan Kabupaten Sarmi.
Executive General Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Jayapura, Yudi Bayu Wardhana mengatakan, kehadiran 9 LPU ini dirasakan sangat membantu masyarakat di pelosok untuk memanfaatkan layanan pos. Mulai dari pengiriman surat dan paket hingga transaksi keuangan harian.
“Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah agar layanan dasar masyarakat di bidang pos dan logistik dapat diakses secara merata dan terjangkau,” kata Yudi, Rabu, 21 Oktober 2026.
Yudi pun mengungkapkan, meski jangkauan LPU telah hadir di mayoritas wilayah Papua dan Papua Pegunungan, penetrasi ke beberapa daerah terisolir masih terus diperjuangkan.
“Hambatan utama dalam mengimplementasikan dan memperluas jaringan LPU antara lain, kondisi medan yang berat serta keterbatasan moda transportasi menuju wilayah distrik atau pedalaman yang berimbas pada tingginya biaya operasional,” ucapnya.
Selain itu, kata Yudi, daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah atau dinamika keamanan tertentu membuat aktivitas ekonomi dan lalu lintas barang cenderung sepi.
“Sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam menjaga keberlanjutan operasional mitra,” kata Yudi sembari mengungkapkan, jaringan telekomunikasi atau internet juga belum merata. (Syahriah)
