JAYAPURA, Redaksipotret.co – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengumpulkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto.
Ramses Limbong mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan program dapur mandiri untuk penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa di berbagai lokasi di Papua. Oleh karena itu, pihaknya telah mengumpulkan pihak SPPG guna memastikan kesiapan operasional, termasuk ketersediaan alat masak dan fasilitas pendukung lainnya.
“Dari pertemuan itu, Distrik Abepura dinilai paling siap untuk memulai program ini. Namun, kapasitas dapur yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak restoran masih terbatas, yakni maksimal 3.500 porsi per hari, sementara jumlah siswa SD di Abepura saja mencapai sekitar 8.000, belum termasuk SMP dan SMA. Kita harus mengemas program ini dengan baik karena makanan ini untuk kebutuhan satu tahun. Tidak bisa hanya berpikir untuk satu hari saja,” ujar Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, melansir Pasificpos.com, Kamis (20/2/2025).
Limbong menegaskan bahwa koordinasi dan persiapan yang matang sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. “Tadi saya sudah arahkan SPPG, namun yang menjadi koordinator utama tetap BGN melalui SPPG di masing-masing wilayah,” tambahnya.
Selain Abepura, dapur di Kabupaten Keerom juga sedang dalam tahap persiapan, namun belum sepenuhnya siap karena masih menunggu alat masak dan perlengkapan lainnya. Sementara itu, Distrik Heram masih belum memiliki dapur mandiri, sehingga perlu perencanaan lebih lanjut.
Untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, lokasi dapur mandiri masih dalam pembahasan. Salah satu opsi yang dikaji adalah penempatan di Lanud, mengingat ketersediaan lahan yang luas. “Jika kita tempatkan di tanah luar, bisa muncul kendala dalam koordinasi dengan masyarakat, sehingga akan lebih baik jika dikoordinasikan di Lanud,” ujar Ramses Limbong.
Pemerintah juga menekankan perlunya proyek percontohan (pilot project) sebelum program ini diterapkan secara menyeluruh. Dengan kapasitas terbatas pada tahap awal, maka penerima manfaat harus ditentukan berdasarkan skala prioritas.
“Di Abepura sudah hampir siap, namun saya minta dicek lagi, dibuat konsepnya, SOP-nya seperti apa, lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Misalnya, dari 8.500 siswa, kalau tahap pertama baru bisa 3.500, berarti sisanya harus menunggu tahap berikutnya. Ini harus berjalan secara berkelanjutan agar semua penerima manfaat bisa mendapatkan haknya,” jelas Limbong.
Ramses Limbong juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengecekan ke lapangan serta berkoordinasi dengan BGN agar program ini tidak terhambat. “Uangnya ada di pusat, di BGN, kita hanya mendorong dan memfasilitasi supaya ini bisa berjalan sesuai target,” tegasnya.
Editor : Syahriah Amir
