JAYAPURA, Redaksipotret.co – Merujuk pada rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari 2026, seluruh provinsi di wilayah kerja (wilker) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua secara bulanan mengalami deflasi, kecuali Provinsi Papua Selatan yang mengalami inflasi sebesar 1,06% (mtm).
“Hal ini didorong oleh semakin menipisnya stok pangan lokal pasca HBKN Nataru dan ketidakpastian cuaca,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, Rabu, 4 Februari 2026.
Inflasi tahunan pada bulan Januari 2026 secara agregat tercatat inflasi, menunjukkan adanya peningkatan sebagai dampak dari low-base effect diskon tarif listrik di Januari 2025. Selain itu, gejolak ketidakpastian global turut mendorong peningkatan harga emas.
Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan Januari 2026 disebabkan utamanya oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
“Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan selama tahun baru seiring terbatasnya pasokan pangan lokal,” jelasnya.
Untuk mendukung penguatan koordinasi dan sinergi TPID, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi bersama antara BI baik dengan pemerintah daerah untuk upaya pengendalian inflasi menjelang Bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2026.
Selanjutnya, KPwBI Provinsi Papua telah merilis konten di media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan serta peran hilirisasi pangan dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus mendukung pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat yang terjaga.
Rincian perkembangan inflasi di wilker KPw BI Provinsi Papua adalah sebagai berikut:
Inflasi Provinsi Papua
Berdasarkan komoditas penyumbang, deflasi di Provinsi Papua didorong oleh Angkutan Udara dengan andil sebesar -0,40 persen.
Diikuti dengan Buah Pinang (andil -0,18%), Tomat (andil – 0,05 persen), Sirih (andil -0,05%), dan Cabai Rawit (andil-0,04%).
Di sisi lain, komoditas yang mengalami inflasi tercatat terjadi pada komoditas Kangkung dengan andil sebesar 0,15%, Emas Perhiasan (andil 0,13%), Ikan Tuna (andil 0,09%), Ikan Kawalina (andil 0,06%) dan Sigaret Putih Mesin (andil 0,06%).
Inflasi Provinsi Papua Selatan
Bulanan: 1,06% (mtm)
Tahun Berjalan: 1,06% (ytd)
Tahunan: 4,83% (yoy)
Berdasarkan komoditas peyumbang inflasi, tercatat peningkatan harga di Papua Selatan
didorong utamanya oleh komoditas Ikan Mujair dengan andil sebesar 0,55%, Emas Perhiasan (andil
0,22%), Kangkung (andil 0,10%), Daging Ayam Ras (andil 0,09%) dan Bawang Merah (andil 0,06%).
Di sisi lain, komoditas utama penyumbang deflasi pada Provinsi Papua Selatan yaitu Angkutan Udara
dengan andil sebesar -0,14%. Diikuti dengan Sawi Hijau (andil -0,06%), Bensin (andil -0,03%), Buncis
(andil -0,03%), dan Wortel (andil-0,02%).
Inflasi Provinsi Papua Tengah
Bulanan: -0,29% (mtm)
Tahun Berjalan: -0,29% (ytd)
Tahunan: 4,85% (yoy)
Berdasarkan komoditas penyumbang, deflasi di Provinsi Papua Tengah dipicu oleh komoditas
Emas Perhiasan dengan andil sebesar 0,19%, Bawang Merah (andil 0,10%), Tomat (andil 0,10%),
Terong (andil 0,05%) dan Bahan Bakar Rumah Tangga (andil 0,05%).
Di sisi lain, komoditas utama penyumbang deflasi pada Provinsi Papua Tengah yaitu Cabai Rawit dengan andil sebesar -0,57%. Diikuti dengan Cabai Merah (andil -0,11%), Angkutan Udara (andil -0,08%), Tempe (andil -0,03%),
dan Daging Babi (andil-0,03%).
Inflasi Provinsi Papua Pegunungan
Bulanan: -0,05%Tahun Berjalan: -0,05% (ytd)
Tahunan: 2,93% (yoy)
Berdasarkan komoditas penyumbang, deflasi di Provinsi Papua Pegunungan disebabkan oleh
penurunan harga komoditas Cabai Rawit dengan andil sebesar -0,50%. Diikuti dengan Talas/Keladi
(andil -0,09%), Tomat (andil -0,04%), Daging Babi (andil -0,04%), dan Bawang Merah (andil-0,03%).
Di sisi lain, komoditas utama penyumbang inflasi tercatat terjadi pada komoditas Ketela Rambat
dengan andil sebesar 0,11%. Diikuti dengan Sawi Hijau (andil 0,10%), Telur Ayam Ras (andil 0,10%),
Sawi Putih (andil 0,09%) dan Daging Ayam Ras (andil 0,09%).
Upaya pengendalian inflasi selama bulan Januari 2026 telah dilakukan melalui sinergi dan
kolaborasi bersama mitra kerja strategis yang terus diperkuat di seluruh Provinsi Papua dan DOB,
antara lain:
1. K1 (Keterjangkauan Harga)
Penyusunan kalender tanam & panen sebagai rekomendasi komoditas untuk Gerakan Pangan
Murah (GPM) di seluruh wilayah kerja Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai langkah
penguatan sisi pasokan dengan harapan dapat meningkatkan keterjangkauan harga bagi
masyarakat.
2. K2 (Ketersediaan Pasokan)
Telah dilaksanakan survei identifikasi kelompok tani potensial untuk pemetaan ketersediakan
pasokan komoditas di Provinsi Papua dan DOB.
3. K3 (Kelancaran Distribusi)
Telah disalurkannya bantuan sarana prasarana kepada salah satu kelompok tani di Kab.
Jayawijaya untuk menunjang distribusi hasil pangan dan keikutsertaan pada GPM.
4. K4 (Komunikasi Efektif)
Untuk mendukung penguatan koordinasi dan sinergi TPID, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi bersama antara BI baik dengan pemerintah daerah untuk upaya pengendalian inflasi menjelang
Bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2026. Selanjutnya, KPwBI Provinsi Papua telah merilis konten di media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan serta peran hilirisasi pangan dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus mendukung pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat yang terjaga. (Redaksi)
