JAYAPURA, Redaksipotret.co – Mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Kabupaten Jayapura terus digaungkan belasan pengurus cabang olahraga (Cabor).
Salah satunya dengan menggelar rapat atau pertemuan yang difasilitasi oleh Dewan Kehormatan KONI Kabupaten Jayapura, guna pelaksanaan musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (Musorkablub) KONI Kabupaten Jayapura, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk menindaklanjuti mosi tidak percaya kepada KONI Kabupaten Jayapura.
“Kami rapat bersama para pengurus cabang olahraga berjumlah 13 pengcab sebagai perwakilan Cabor, yang difasilitasi oleh Dewan Kehormatan KONI Kabupaten Jayapura. Kita ketahui bersama, masyarakat terutama insan olahraga, pengurus Cabor dan emerintah daerah juga tahu. Yakni, Kabupaten Jayapura yang dulunya sebagai lumbung atlet berprestasi saat ini sepertinya sirna atau sudah tidak ada lagi,” kata Dewan Kehormatan KONI Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring.
“Cabang olahraga yang ada di KONI Kabupaten Jayapura itu menyumbangkan atlet terbanyak, baik itu di iven PON, bahkan ada yang tembus sampai ke ajang Sea Games, Asean Games dan Olimpiade.
Namun, faktanya hari ini semuanya itu hilang atau sirna seketika. Dan, setelah kita mengamati ternyata ada persoalan besar yang harus dibenahi, baik oleh KONI Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan KONI Kabupaten Jayapura, serta pengurus cabor. Jadi, ini tanggung jawab kita untuk memperbaiki keadaan yang sudah terjadi,” ucapnya menambahkan.
Dia mengatakan bahwa fakta yang terjadi saat ini KONI Kabupaten Jayapura idak lagi mendapat bantuan dana hibah untuk pembinaan prestasi olahraga di tingkat Pengkab atau pengurus cabor. Kenapa pemerintah daerah menghentikan bantuan dana hibah bagi KONI Kabupaten Jayapura dan diteruskan kepada cabor-cabor, karena struktur pengurus KONI Kabupaten Jayapura yang begitu besar.
“Mengalami penambahan struktur personalia pengurus sekitar 90 persen dari pengurus KONI Kabupaten Jayapura yang sebelumnya sebanyak 48 orang yang terbagi di beberapa bidang. Namun hasil dari Musorkab pada 2022 lalu, pengurus KONI Kabupaten Jayapura periode 2022-2026 yang dibentuk oleh formatur dengan merekrut personalia pengurus itu sebanyak 89 orang,” kata mantan Ketua Harian KONI Kabupaten Jayapura periode 2018-2022 ini.
Menurutnya, hal itu berdampak kepada dana hibah, jadi bantuan hibah ini habis untuk membayar honorarium pengurus. Mantan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019 ini mengungkapkan, ada beberapa alasan mereka tetap menindaklanjuti mosi tidak percaya kepada Ketua KONI Kabupaten Jayapura.
Yaitu, jumlah personalia pengurus KONI Kabupaten Jayapura periode 2022-2026 mengalami kenaikan sekitar 90 persen dari pengurus KONI Kabupaten Jayapura periode 2018-2022.
“Jumlah personalia pengurus KONI Kabupaten Jayapura periode 2022-2026 berjumlah 89 orang atau mengalami penambahan sekitar 41 orang dari pengurus KONI sebelumnya. Dengan adanya penambahan pengurus itu berdampak pada belanja honorarium KONI yang juga mengalami kenaikan sebesar 90 persen. Pengurus KONI Kabupaten Jayapura periode 2018-2022 berjumlah 48 orang, jika dikalikan dengan Rp2.500.000 dan dikalikan dengan 12 bulan itu sebesar Rp1.440.000.000 (Rp1,4 miliar),” jelasnya.
“Sementara pengurus KONI yang sekarang ini berjumlah 89 orang, jika dikalikan dengan Rp 2.500.000 dan dikalikan dengan 12 bulan itu sebesar Rp 2.670.000.000. Jadi, untuk honorarium pengurus KONI yang sekarang ini mengalami kenaikan Rp. 1.230.000.000. Bantuan dana hibah dari pemerintah daerah kepada KONI ini mengalami pemborosan, di mana berdampak kepada pengurus cabang olahraga dan juga atlet yang menjadi korban. Karena tidak mendapat dukungan anggaran yang maksimal,” tambah Korneles.
Sehingga para pengurus cabor dan atlet tidak dapat mengembangkan diri untuk berprestasi. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemda Kabupaten Jayapura menghentikan bantuan dana hibah bagi KONI Kabupaten Jayapura sejak tahun 2023 hingga 2024 ini.
Dirinya juga menambahkan, bahwa Pemda Kabupaten Jayapura menyediakan bantuan dana hibah untuk pembinaan cabang olahraga prestasi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Sehingga pengurus cabang olahraga prestasi mengajukan proposal langsung kepada Pemkab Jayapura dalam hal ini Pj Bupati Jayapura dan pencairannya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
“Terhadap ketiga permasalahan diatas mohon didiskusikan untuk mencari solusi dan pengurus cabang olahraga dapat mengeluarkan sejumlah rekomendasi, guna disampaikan kepada KONI Provinsi Papua, Pj Bupati Jayapura dan KONI Kabupaten Jayapura. Akibat dari beberapa persoalan tersebut, maka pemerintah daerah sudah tidak lagi menyalurkan bantuan dana hibah untuk pembinaan prestasi olahraga kepada KONI Kabupaten Jayapura,” tegas pria yang akrab disapa KY ini.
“Akhirnya KONI Kabupaten Jayapura vakum selama dua tahun ini dan berdampak pada pembangunan olahraga yang tidak maksimal di daerah ini. Sehingga KONI tidak bisa bekerja secara maksimal untuk melakukan pembinaan terhadap anggota KONI dalam hal ini pengurus cabor ini dan korbannya adalah para atlet. Jadi, dapat dikatakan hari ini para atlet kita jatuh atas terjun bebas.
Karena pada iven PON XX 2021 lalu itu kita penyumbang atlet terbanyak, namun untuk iven PON XXI 2024 ini jumlah atlet kita coolaps atau drop,” tambahnya.
Sebagai dewan kehormatan di KONI, pihaknya mengumpulkan para pengurus cabor untuk mendengarkan aspirasi mereka. “Sudah pernah didesak untuk rampingkan strukturnya, juga tidak dilakukan sampai saat ini. Dukungan cabor-cabor untuk diteruskan ke KONI Papua, guna menunjuk karateker agar dapat dilakukan Musorkablub dalam waktu dekat ini demi kembalikan kejayaan Kabupaten Jayapura sebagai lumbung atlet berprestasi,” tukas Korneles Yanuaring didampingi Ketua Perbakin Kabupaten Jayapura Andik Kurniawan.
Editor : Syahriah Amir
