JAYAPURA, Redaksipotret.co – Komisi III DPR Papua membidangi Keuangan dan Aset Daerah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.
Namun dalam kunjungan kerjanya itu, Pimpinan dan anggota menemukan banyak masalah terkait aset daerah yang sudah terbengkalai, bahkan ada yang sudah rata dengan tanah.
Ketua Komisi III DPR Papua, Yacob Ingratubun mengatakan, aset pemda seperti Hotel Marauw Biak merupakan hotel bintang 4 yang bangunannya sangat megah dan memiliki luas tanah sekitar 325 hektar.
“Namun sangat disayangkan sudah rata dengan tanah. Kemudian ada Hotel Mapia yang juga termasuk hotel bintang 1 dan merupakan salah satu hotel tertua di Biak yang dimiliki oleh Pemda Papua. Ibarat hotel ini mati suri karena dari sisi kelayakan operasional sudah tidak memenuhi standar lagi, terlebih di sekitar hotel sudah didiami orang lain, sehingga Komisi III minta Pemerintah Provinsi Papua lebih serius menangani aset aset Pemda yang ada di daerah,” ucapnya dilansir dari Pasificpos.com, Kamis (1/5/2025).
Komisi III DPR Papua juga berkunjung ke Pangakalan Pendaratan Ikan (PPI) Fandoi Kabupaten Biak Numfor. Yopi pun mengungkapkan hasil kunker ke PPI tersebut belum beroperasi secara maksimal lantaran kawasan tersebut masih berbenturan hak ulayat sembari menyampaikan bahwa daerah telah terbuai dengan dana transfer pusat sehingga fiskal sangat rendah.
“Kami berharap seluruh potensi penerimaan, baik pajak maupun restribusi harus ditangani secara serius oleh Pemerintah Provinsi Papua. Karena sebetulnya dari sisi sarana dan prasarana sangat memadai, namun tidak difungsikan dengan baik,” ujarnya.
Kunjungan dilanjutkan ke Taman burung Anggrek Biak yang letaknya di Kampung Ruar, Distrik Biak Timur yang merupakan aset pemda. Taman burung Anggrek adalah aset yang luar biasa jika ditangani secara baik, bahkan bisa menjadikan Biak Numfor sebagai ikon Papua lantaran luas taman tersebut 28 hektar, namun yang difungsikan baru 5 hektar.
Yopi bilang setelah kunjungan tersebut, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan OPD untuk menindaklanjuti temuan mereka.
Terkait dengan pengembangan obyek wisata, Yopi bilang, daerah tersebut sangat berpotensi memberikan PAD jika dikelola dengan serius. Sehingga ketergantungan dana pusat berkurang.
Sementara, kunjungan kerja di Supiori, kata Yopi Ingratubun, terkait pembangunan rusunawa untuk PNS dan rumah sakit, sebab di daerah tersebut belum ada RSUD. Masyarakat hanya berobat di Puskesmas, sehingga pasien kadang dirujuk ke Biak atau di Jayapura.
“IPM Supiori sangat rendah yaitu hanya 1, 9, karena seluruh aktivitas pertanian dan perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat tidak bisa didistribusi karena daya beli kurang. Pegawai itu kerja di Supiori tapi tempat tinggalnya di Biak dan belanjanya juga di Biak. Sementara masyarakat Supiori punya hasil dari pertanian dan perikanan,” ungkapnya.
Editor : Syahriah Amir
