JAYAPURA, Redaksipotret.co – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlyn Beatrix Monim, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.
Di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono, dia menilai pemerintah daerah selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan program, namun justru menjadi pihak yang berada di garis terdepan ketika persoalan terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Herlyn saat kunjungan Wamendagri dan Wakil Kepala BGN ke Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Kamis, 6 Agustus 2026 menyusul insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima manfaat Program MBG.
Herlyn menegaskan bahwa kondisi itu menjadi bukti pemerintah daerah selalu hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan, meski sejak awal tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program.
“Selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan dalam kasus MBG. Tetapi begitu ada masalah, pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten dan kota, bahkan pemerintah kampung, yang ikut menyelesaikan persoalan,” tegas Herlyn.
Menurutnya, pola seperti itu tidak boleh terus dipertahankan. Dia menilai pemerintah pusat tidak bisa hanya melibatkan pemerintah daerah ketika terjadi masalah, sementara dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan daerah justru tidak diberi ruang.
Herlyn menegaskan DPR Papua mendukung penuh MBG sebagai program strategis nasional. Namun, pelaksanaannya harus disertai tata kelola yang baik dengan melibatkan pemerintah daerah, gereja, dan masyarakat adat.
“Ketika kejadian ini, yang pertama turun membantu masyarakat adalah gereja dan masyarakat adat. Karena itu kami minta pemerintah daerah, gereja dan masyarakat adat dilibatkan secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan,” katanya dilansir dari laman Pasificpos.com.
Sementara itu, Trenggono menyatakan BGN pada prinsipnya sependapat bahwa pelaksanaan MBG harus dikawal bersama seluruh pemangku kepentingan.
Dia mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah ikut memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan MBG di daerah.
“Kalau ada kekurangan atau tidak sesuai SOP, silakan berikan masukan kepada kami. Program ini adalah program prioritas Bapak Presiden yang harus kita kawal bersama, termasuk pemerintah daerah, DPR, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat,” ujarnya.
Trenggono memastikan dapur penyedia MBG yang diduga menjadi sumber insiden telah disuspensi sesuai prosedur. Bahkan, apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran standar operasional, dapur tersebut dapat ditutup secara permanen.
“Kalau memang tidak sesuai SOP, tidak higienis, termasuk fasilitas IPAL tidak memenuhi ketentuan, bisa kami suspend permanen atau kami tutup,” tegasnya.
Selain menghentikan sementara operasional dapur, BGN juga menggandeng kepolisian untuk mengusut penyebab pasti dugaan keracunan tersebut sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Wakil Kepala BGN, Trenggono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, TNI, Polri, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang bergerak cepat menangani para korban.
Menurutnya, saat rombongan pemerintah pusat tiba di lokasi, para korban telah mendapat penanganan yang baik berkat respons cepat seluruh unsur di daerah.
“Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, TNI, Polri. Begitu kejadian, kami dari pemerintah pusat turun langsung dan melihat di sini sudah tertangani dengan baik. Syukur alhamdulillah,” ujar Trenggono.
Hingga Kamis siang, sebagian besar korban dilaporkan telah berangsur pulih dan diperbolehkan pulang, sementara pendataan korban masih terus dilakukan. (Redaksi)
