JAYAPURA, Redaksipotret.co – Edison Awoitauw kembali menyoroti terkait adanya informasi tentang kebijakan pergantian sejumlah kepala sekolah menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diduga sarat bermuatan politis.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019 ini meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo agar tidak melakukan pelantikan atau pergantian sejumlah pejabat setingkat kepala sekolah dalam waktu dekat ini.
“Saya minta kepada Pj Bupati agar tidak boleh ada pelantikan atau pergantian sejumlah pejabat dalam hal ini kepala sekolah. Hari ini saya dapat informasi langsung dari lapangan mengenai adanya pelantikan atau pergantian sejumlah kepala sekolah,” ucapnya.
Menurutnya, jika benar sejumlah pejabat setingkat kepala sekolah akan dilakukan pelantikan atau pergantian, maka dapat dikatakan melanggar Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
Dalam pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tersebut, disebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Larangan tersebut juga diperkuat dengan SE Mendagri yang diterbitkan 29 Maret 2024, terkait batas waktu pelantikan pejabat oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota.Dalam SE tersebut menjelaskan, bahwa batas waktu pelantikan pejabat boleh dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota adalah 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan 6 bulan setelah Pilkada digelar.
“Sesuai surat edaran Mendagri tersebut, penetapan pasangan calon kepala daerah adalah 22 Agustus 2024. Jadi enam (6) bulan sebelumnya, mulai terhitung 22 Maret 2024, maka kepala daerah atauPj Bupati tidak boleh melakukan pelantikan atau pergantian pejabat dalam hal ini kepala sekolah kecuali atas persetujuan Mendagri,” ujarnya.
“Ini ada kepentingan apa, jika pelantikan atau pergantian kepala sekolah ini sampai terjadi dilakukan. Ini juga untuk kepentingan siapa, dan kalau memang sampai terjadi pelantikan atau pergantian terhadap sejumlah kepala sekolah yang definitif ini. Maka kami akan melakukan PTUN kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayapura,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo menyampaikan bahwa terkait dengan adanya isu atau informasi tentang rencana pelantikan atau pergantian sejumlah kepala sekolah tidak benar.
“Syallom, selamat pagi, belum ada,” tulis Triwarno Purnomo dalam pesan singkatnya Rabu, 31 Juli 2024, pukul 11.27 WIT.
Editor : Syahriah Amir
