JAYAPURA,Redaksipotret.co – Pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama di Provinsi Papua mengalami kendala akibat munculnya tuntutan pembayaran dari masyarakat di lokasi pembangunan di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah memutuskan merelokasi sementara lokasi pembangunan agar proyek strategis nasional itu tetap berjalan sesuai jadwal.
Kementerian Sosial RI melalui Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, John Mampioper, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Papua merupakan tindak lanjut program nasional yang telah dimulai pada 2025.
Menurutnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan, Papua menjadi salah satu daerah yang mendapat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat pada 2026.
Awalnya, pembangunan direncanakan di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura, di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Papua yang telah bersertifikat dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) maupun Kementerian Sosial.
“Groundbreaking sudah dilaksanakan di Maribu dan dihadiri pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat. Saat itu juga telah disampaikan bahwa masyarakat dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja dan penyedia material lokal seperti batu, pasir, kayu, serta kebutuhan lainnya,” kata John dilansir dari laman Pasificpos.com, Kamis, 6 Agustus 2026.
Namun, setelah peletakan batu pertama dilakukan, muncul tuntutan dari sebagian masyarakat berupa permintaan uang “permisi” dan biaya lainnya dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
Menurut John, tuntutan tersebut tidak memiliki dasar dalam mekanisme pembangunan karena lahan yang digunakan merupakan aset Pemerintah Provinsi Papua dan bukan pengadaan lahan atau tanah baru.
“Permintaan itu tidak ada dalam dokumen kontrak maupun mekanisme pelaksanaan proyek. Hal ini menjadi kendala nonteknis yang berpotensi memicu konflik sosial sehingga mengganggu pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Dia mengatakan persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas dalam rapat antara Pemerintah Provinsi Papua, Kementerian Sosial, dan Kementerian PU. Hasilnya, pemerintah memutuskan untuk menunda sementara pembangunan di lokasi tersebut sambil menyelesaikan persoalan sosial yang muncul.
Keputusan relokasi kemudian disepakati dalam rapat yang melibatkan Kementerian PU, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Papua, serta disaksikan Menteri Dalam Negeri setelah Groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak pekan kemarin.
Sebagai tindak lanjut, kata Jhon, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum mengenai usulan perubahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Relokasi dilakukan agar pekerjaan tidak terhambat karena waktu pelaksanaan sangat terbatas. Pembangunan harus segera dimulai sehingga diputuskan lokasi sementara dipindahkan ke Kota Jayapura sambil Pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan persoalan sosial yang ada,” jelasnya.
John menambahkan, apabila persoalan di Maribu sudah diselesaikan, maka Pembangunan dapat dilakukan pada bulan Oktober mendatang.
“Pembangunan Sekolah Rakyat di Maribu tetap dibangun, tetapi persoalan harus tuntas diselesaikan. Kami harap Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan penyelesaian terhadap persoalan di Maribu bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura,” beberanya.
Dia berharap setelah persoalan tersebut selesai, tidak ada lagi tuntutan hukum maupun permintaan pembayaran di luar ketentuan ketika pembangunan dilanjutkan.
Sementara itu, lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jayapura telah disiapkan dan seluruh administrasi lahannya telah dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan.
“Pembangunan fisik dijadwalkan segera dimulai dan ditargetkan bangunan selesai pada Desember 2026 sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkas John.
Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ini berada di kawasan SMK Negeri 7 Jayapura, Kampung Skow Mabo, Distrik Muara Tami. Pemerintah Kota Jayapura telah menyiapkan lahan lebih dari enam hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program strategis nasional. Termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua khususnya di kota Jayapura.
Dia mengaku, Pemerintah Kota Jayapura sudah berkomunikasi dengan pemilik hak ulayat untuk memenuhi kekurangan luas lahan tersebut sehingga seluruh kawasan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Pembangunan Sekolah Rakyat segera dimulai dan selesai pada Desember 2026. Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat Kota Jayapura tetap dilaksanakan di fasilitas sementara milik kementerian Sosial di Kamkey,” terang Abisai Rollo.
Setelah gedung baru selesai dibangun, “ABR” panggilan akrab Walikota Jayapura menjelaskan bahhwa seluruh aktivitas pendidikan akan dipindahkan ke lokasi baru di Kampung Skow Mabo, Distrik Muara tami.
ABR juga meminta kontraktor pelaksana agar melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan sehingga program tersebut turut memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. “Saya berharap pembangunan ini berjalan dengan baik hingga selesai pada bulan Desember nanti.
Kepada kontraktor, saya minta agar melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahapan pekerjaan sehingga manfaat pembangunan juga dapat dirasakan langsung oleh warga”, pungkasnya. (Redaksi)
