JAKARTA, Redaksipotret.co – Kementerian Perdagangan mengekspose berbagai barang beredar yang tidak sesuai ketentuan dengan nilai mencapai Rp15 miliar pada Kamis (17/4/2025) di kantor Kementerian Perdagangan,Jakarta.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan ekspose ini merupakan hasil pengawasan barang beredar di pasar Indonesia selama Triwulan I tahun 2025 (Januari—Maret).
Pengawasan tersebut merupakan hasil sinergi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Mendag Budi Santoso menyampaikan, ekspose hasil pengawasan merupakan bentuk transparansi pemerintah mengawasi barang yang tidak sesuai ketentuan di pasar dalam negeri. Ia menegaskan komitmen Kemendag untuk menjamin keamanan konsumen yangmemakai produk dan jasasesuai ketentuan pemerintah.
“Ekspose hasil pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan, kualitas, kepatuhan produkyang beredar di masyarakat, sekaligus melindungi hak-hak konsumen,”ungkap Mendag Busan dalam siaran pers, Minggu (20/4/2025).
Ketentuan yang dilanggar meliputi tidak dilengkapinya Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), label berbahasa Indonesia, manual dan kartu garansi (MKG), serta tidak dimilikinya Nomor Registrasi Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L).
Produk yang tidak sesuai ketentuan ini terdiri atas lima kategori. Produk-produk ini berasal dari 10 perusahaan yang mencakup perusahaan importir dan perusahaan lokal.
Kategori produk tersebut yaitu elektronik dengan jumlah 297.781 unit,yang meliputi rice cooker sebanyak 3.506 unit, produk audio video (speaker aktif dan televisi) 4.518 unit, kipas angin 60.366 unit, fittinglampu 210.040 unit, luminer 480 unit, ketel listrik 1.140 unit, air fryer1.894 unit, kabel listrik 87 rol, baterai primer 15.250 unit, gerinda listrik 500 unit. Kategori produk selanjutnya yaitumainan anak 297.522 unit, alas kaki 1.277 unit, seprai100 unit, dan pelek kendaraan bermotor 905 unit.
Turut hadir dalam ekspose, yaitu Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal PolriBrigjen Pol Helmi Assegaf, Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Y. Kristianto Widiwardono, perwakilanKementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Standardisasi Nasional, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mendag Busan menyampaikan, pengawasan terhadap barang beredar dan jasa menjadi upaya perlindungan konsumen serta menjaga tertib niaga di pasar domestik.
Menurutnya, Kemendag wajib memastikan barang dan jasa yang beredar di pasar tidak hanya terjangkaudari segi harga, tetapi juga sesuai standardari segi kualitas produknya.
“Pemerintah wajib hadir untuk melindungi masyarakat,sementara pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” imbau Mendag Busan.
Mendag Busan juga menyatakan, barang-barang hasil pengawasan barang periode Januari—Maret 2025 tidak sesuai dengan parameter pengawasan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan.
Beberapa di antaranya, yaitu ‘Undang –Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen’, ‘Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan’,dan ‘Peraturan Menteri Perdagangan(Pemendag)Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia’.
Selain itu, menyalahi ketentuan‘Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa’, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024’.
Kemudian, Permendag Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan’.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha; peringatan tertulis sampai pelaku usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan; penghentian pelayanan jasa, serta larangan memperdagangkan, penarikan barang dari distribusi, dan pemusnahan barang.
Kemendag terus meningkatkan intensitas pengawasan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital serta kerja sama lintas sektoral. Mendag juga mengajak semua pihak untuk menciptakan pasar domestik yang bersih dan tepercaya.
“Segala bentuk pelanggaran akan dilanjutkan ke ranah hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku,”imbuh Mendag Busan.
Dirjen PKTN Moga Simatupang menegaskan, pengawasan yang dilakukan terhadap barang beredar merupakan amanat dari Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredardan Jasa. Temuan ini merupakan hasil pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan distributor besar.
“Saat ini masih dalam proses klarifikasi. Untuk barang impor yang tidak sesuai ketentuan, akan kami minta untuk dimusnahkan. Sementara itu, untuk produk dalam negeri, akan kami arahkan untuk mengurus pemenuhan SNI,” urai Moga.
Editor : Syahriah Amir
