JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Papua, Joel Betuel Agaki Wanda mengatakan, sejumlah pekerjaan rumah Penjabat Gubernur Papua untuk segera diselesaikan.
“Penjabat Gubernur bisa segera menindaklanjuti masalah-masalah di Provinsi Papua yang saat ini membutuhkan penyelesaian secepatnya,” jelas Joel lewat siaran pers, Rabu (6/9/2023).
Menurutnya, permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua, antara lain, terkait perekrutan sampai pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), masalah keuangan daerah terkait pembayaran hak-hak tenaga kerja pada beberapa badan publik seperti, pembayaran tenaga kesehatan pada layanan kesehatan fasilitas pemerintah dan Komisi Informasi Provinsi Papua, serta terkait lambatnya proses pengangkatan CPNS K2 Provinsi Papua.
“Kemudian, perlu ada evaluasi dan penguatan dalam mempersiapkan lembaga-lembaga pelaksana dan pengawasan Pemilu pada tahun 2024 mendatang,” ujarnya.
“Juga evaluasi kepada badan publik yang terkesan mulai tertutup dan acuh tak acuh terhadap Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta beberapa masalah lainnya yang dianggap sangat dirasakan masyarakat, terutama terkait layanan publik,” sambung Joel.
Ia selaku komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua juga ingin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, tim Komisi Informasi Republik Indonesia dari Jakarta akan berkunjung ke Provinsi Papua, guna melakukan pendampingan terhadap hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022.
“Dalam kunjungan ke Papua ini, tim akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara nasional pada akhir tahun ini, yang mana pada tahun sebelumnya Provinsi Papua sudah mencapai predikat terbaik, yaitu informatif. Tapi dalam pemantauan atau monitoring Komisi Informasi Provinsi Papua saat ini, predikat itu terancam sulit diraih lagi, jika Penjabat Gubernur Papua tak segera mengambil langkah-langkah konkrit,” jelas Joel.
Untuk itu, pihaknya berharap agar dengan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun bisa lebih lugas dan tegas, terutama kepada pejabat publik yang terkesan santai dan acuh dalam menyelesaikan persoalan di setiap badan publik pemerintah.
“Pesan saya kepada Bapak Ridwan, segala kebijakan perencanaan dan pertanggungjawaban, dilakukan dengan mengutamakan isu keterbukaan atau transparansi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau konflik,” ucapnya.
Muhammad Ridwan Rumasukun resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua menggantikan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang habis masa jabatannya untuk periode 2018-2023 oleh Mendagri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 5 September 2023.
Penulis : Redaksi Potret Editor : Syahriah Amir
