JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak, Provinsi Papua Tengah mengklarifikasi terkait pernyataan mahasiswa Puncak terhadap penanganan pengungsi oleh pemerintah daerah dan DPRK di sejumlah media massa.
Bupati Puncak, Elvis Tabuni menyatakan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan untuk penanganan pengungsi dan sesuai kondisi daerah.
“Pemkab telah mengeluarkan keputusan terkait penetapan status tanggap darurat bencana non alam akibat konflik sosial di tiga distrik, yaitu Pogoma, Sinak Barat dan Bina selama 14 hari dari 18-31 Mei 2025,” kata Elvis Tabuni, di Jayapura, Jumat (23/5/2025).
Elvis menegaskan, Pemkab tidak menutup mata terhadap kondisi para pengungsi, terlebih pimpinan daerah merupakan warga asli Puncak.
Dirinya meminta kepada para mahasiswa tersebut untuk langsung turun melihat situasi dan kondisi di wilayah tersebut.
“Jangan hanya memberikan pernyataan tanpa mengetahui kondisi sebenarnya. Sebab kami pemerintah telah melakukan banyak hal, termasuk menyediakan pesawat untuk pendistribusian logistik dan pakaian layak pakai,” ujarnya.
Elvis juga mengingatkan para mahasiswa asal Puncak se-Indonesia bahwa dirinya akan menghentikan program beasiswa apabila tidak meminta maaf secara terbuka.
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Puncak, Naftali Akwal. Dia menyampaikan bahwa sebagai pemuda intelektual, semestinya mereka datang ke pemerintah daerah dan DPRK untuk menyampaikan hal tersebut dan bekerja sama.
“Bukannya mengeluarkan pernyataan yang tidak mendasar, terlebih mereka berada di luar daerah,” kata Naftali.
Dia bilang, pemerintah daerah dan legislatif telah melakukan hal sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi sembari mengungkapkan bahwa masyarakat di tiga distrik yaitu, Pogoma, Sinak Barat dan Bina mengungsi lantaran ketakutan dengan adanya konflik sosial.
Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni mengatakan, pimpinan dan anggota lembaga telah berkunjung ke wilayah tersebut pada 14 dan 15 Mei lalu untuk menyalurkan bantuan menggunakan dana pribadi.
“Untuk kunjungan tersebut tidak dianggarkan, tetapi sebagai anak daerah, kami bernisiatif untuk membantu mereka. Dalam kunjungan itu, kami berkesempatan berdialog dengan warga pengungsi untuk mencari solusi atas peristiwa yang dialami,” ungkap Thomas.
Hasil dari kunjungan tersebut, kata Thomas, DPRK menyiapkan laporan dan diserahkan kepada Bupati Puncak, sehingga pemerintah daerah membuat surat keputusan untuk status tanggap darurat.
Thomas juga membantah pernyataan para mahasiswa yang menyebutkan bahwa legislatif menghamburkan uang. Bersama pemerintah daerah, Thomas mengajak para mahasiswa untuk bekerja sama terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut.
Diketahui, mahasiswa Puncak se-Indonesia yang tergabung dalam Tim Penanganan Pengungsi menyoroti langkah pemerintah dan DPRK menangani pengungsi di Distrik Pogoma dan Distrik Sinak Barat serta meminta ratusan personel TNI ditarik dari wilayah tersebut. Para mahasiswa meminta Pemkab dan DPRK melakukan dialog dengan pemerintah pusat.
Para mahasiswa tersebut memberikan peringatan kepada pemkab dan DPRK bahwa jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, mereka akan melayangkan pernyataan mosi tidak percaya dan meminta lembaga legislatif tersebut dibubarkan.
Editor : Syahriah Amir
