Aktivitas ekonomi di Tanah Papua terus menujukkan tren positif. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJP) mencatat pertumbuhan yang menggembirakan pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga atau DPK maupun penyaluran kredit di empat wilayah pengawasannya, yaitu, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Irama pertumbuhan ini terasa begitu nyata dari tumpukan simpanan masyarakat di bank. Pada Agustus 2026, total tabungan menembus Rp27,74 triliun, angka ini mengalami kenaikan dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni tercatat Rp26,81 triliun.
Tak mau ketinggalan, dana deposito melesat menjadi Rp17,46 triliun dan giro merambat naik ke angka Rp8,53 triliun. Secara nominal, DPK mengalami peningkatan yang konsisten. Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan di seluruh komponen utamanya.
Menariknya, peta kekuatan finansial di Tanah Papua menyimpan karakteristik tersendiri di tiap wilayahnya. Papua sebagai provinsi induk, masih mendominasi pasar keuangan dengan raihan giro sebesar Rp8,15 triliun, tabungan Rp7,99 triliun, dan deposito Rp2,73 triliun.
Kemudian, Papua Tengah menampilkan warna unik. Derasnya arus masuk korporasi mendorong nilai tabungan melonjak hingga Rp13,63 triliun, disusul deposito Rp4,51 triliun dan giro Rp4,48 triliun.
Di Papua Selatan, mencatatkan porsi giro Rp3,04 triliun, tabungan Rp3,89 triliun, serta deposito Rp840 miliar. Papua Pegunungan berada di posisi paling bawah dengan giro Rp1,8 triliun, tabungan Rp2,22 triliun, dan deposito Rp450 miliar.
Kondisi ini menegaskan catatan khusus dari OJK. Sebaran dan pembiayaan masih bertumpu kuat di provinsi induk, sementara wilayah pegunungan membutuhkan perhatian lebih ekstra untuk mengejar ketertinggalan.
Sinyal geliat usaha paling terasa dari melonjaknya penyaluran kredit modal kerja atau KMK yang naik dari Rp9,28 triliun menjadi Rp14,78 triliun per Agustus 2026. Kredit konsumsi turut menguat ke Rp26,26 triliun, sementara kredit investasi sedikit melandai di angka Rp14,56 triliun.
Laju ekspansi kredit yang melampaui pertumbuhan DPK ini mencerminkan maraknya program pembangunan pemerintah yang disokong oleh pembiayaan perbankan.
Dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) berada di level aman sebesar 2,40 persen, jauh di bawah batas toleransi nasional 5 persen. Papua Selatan bahkan menorehkan rekor NPL terendah, yakni hanya 0,55 persen.
Optimisme tidak hanya datang dari sektor perbankan. Industri Keuangan Non Bank atau IKNB turut mencatatkan capaian manis. Piutang pembiayaan melonjak tajam dari Rp2,2 triliun pada Mei 2025 menjadi Rp4,78 triliun pada Mei 2026.
Kemudian, Fintech peer to peer (P2P) lending, penyaluran pinjaman daring mencapai Rp114,4 miliar hingga April 2026, dominan diserap oleh wilayah Papua induk. Investasi dan penjaminan dengan total Dana Pensiun tumbuh menjadi Rp1,17 triliun, sementara nilai penjaminan melonjak menjadi Rp287 miliar.
Jumlah investor Pasar Modal juga melesat dari 78.000 menjadi 118.000 Single Investor Indetification atau SID, menandai makin terbukanya akses masyarakat terhadap literasi keuangan modern.
Kendati aktivitas transaksi saham sempat mereda pertengahan tahun ini karena faktor musiman, meningkatnya jumlah investor menjadi fondasi penting bagi inklusi keuangan di timur Indonesia.
“Pertumbuhan yang terjadi secara menyeluruh ini menjadi modal berharga bagi percepatan ekonomi Tanah papua ke depan,” kata Kepala Bagian Pengawasan LJK OJK Provinsi Papua, Yosua Rinaldy.
Jurnalis : Syahriah
