JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pemerintah Provinsi Papua akan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Pengumuman akan disampaikan oleh Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Robert Eddy Purwoko mengatakan, UMP Provinsi Papua akan diumumkan secara resmi oleh Pj Gubernur Papua sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen tahun 2025. Kenaikan UMP ini berlaku mulai 1 Januari 2025 di seluruh provinis dan kabupaten/kota se Indonesia,” kata Robert.
Dikatakan, UMP Papua naik sebesar 6,5 persen sama seperti yang umumkan pemerintah pusat. “Jadi untuk Papua ada kenaikan sebesar Rp200 ribu lebih,” ujarnya
Menurutnya, untuk UMP Papua sudah dirapatkan bersama dewan pengupahan. Ditetapkan dan disepakati naik 6,5 persen.
“Hasil perhitungan UMP Papua sudah diterima dan ditetapkan menjadi hasil sidang dewan pengupahan provinsi Papua pada tanggal 6 Desember 2024,” ujarnya melansir pasificpos.com, Senin (9/12/2024).
Dijelaskan, dengan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen tahun 2025, maka UMP Papua yang sebelumnya sebesar Rp 4.024.270 naik menjadi Rp4.285,850 atau naik Rp 261.578. Sementara untuk upah minimun sektoral di Papua tahun 2025 sebesar Rp4.307.280 atau kenaikan sebesar Rp21.429 (0,5 persen.
Sebagai informasi, Menteri Tenaga Kerja, Yassierli telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16/2024 tentangPengupahan. Permenaker tersebut menyatakan bahwa UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 naik sebesar 6,5 persen dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait upah minimum tahun 2025 dan Putusan MK, pada hari ini, 4 Desember 2024, telah terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025,” ujar Yassierli dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Yassierli menjelaskan bahwa Upah Minimum Nasional 2025 naik sebesar 6,5 persen, baik tingkat provinsi maupun kabupaten’kota. “UMP ini wajib dilaksanakan untuk pekerja [dengan masa kerja] 1 tahun ke bawah,” ujar Yassierli.
Formula perhitungan untuk upah minimum provinsi (UMP) 2025 mengacu pada Pasal 2 Ayat 2 Permenaker Nomor 16/2024. Ia merumuskan bahwa UMP 2025 sama dengan UMP 2024 ditambah nilai kenaikan UMP 2025.
Sementara itu, berdasarkan yang tercantum dalam Permenaker tersebut, nilai kenaikan upah minimum provinsi 2025 sudah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. UMK 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024.
Editor : Syahriah Amir
