MERAUKE, Redaksipotret.co -Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Selatan, Taufik Latarissa memberi perhatian penuh terhadap nasib para nelayan yang ada di wilayah selatan, termasuk Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Jika terdapat persoalan yang dinilai mengusik apalagi sampai mengancam kesejahteraan dan mata pencaharian nelayan, sudah dipastikan dirinya bersama pengurus langsung mengambil sikap tegas.
Seperti yang dilakukan di kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Senin, 20 April 2026 untuk bertemu langsung dengan pimpinan yang bersangkutan yaitu Susanto Masita dan beberapa pihak terkait lainnya.
Pihaknya datang bersama para nelayan untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan penolakan operasional kapal trawl di wilayah laut selatan.
Massa membawa sejumlah spanduk dan kertas bertuliskan kalimat-kalimat penegasan agar keluhan mereka didengar dan mendapat perhatian pemerintah.
Peristiwa ini menunjukkan betapa nestapanya para nelayan yang selalu diperhadapkan dengan berbagai persoalan.
Entah sampai kapan nelayan di negara sendiri terutama di ujung timur Indonesia benar-benar merasakan kenyamanan demi menyambung hidup.
Terutama bagi nelayan lokal yang notabene adalah nelayan kecil bahkan tidak sedikit yang merupakan nelayan tradisional. Masalah beragam yang mereka hadapi selama ini setidaknya membuka mata orang-orang di puncak pemerintahan agar lebih peduli terhadap nasib mereka.
“Perairan Papua bukan laut kosong, kami juga nelayan Indonesia, kami menolak keberadaan kapal trawl di perairan Papua Selatan, tolak kapal trawl jangan curi masa depan nelayan kecil, Pak Prabowo stop nelayan kapal trawl, angkat kembali Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, adalah beberapa tulisan yang dituangkan para nelayan yang menunjukkan sikap tegas,” demikian orasi mereka.
Dalam orasinya, Taufik Latarissa menegaskan bahwa nelayan Merauke saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan dan berharap pemerintah pusat dapat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan nelayan.
Pendapatan nelayan menurun tajam bahkan merugi sehingga tidak sedikit yang harus berhutang ke bank. Ditambah lagi dengan kenaikan BBM yang semakin mempersulit nelayan.
“Sekarang kita dengar ada kebijakan yang mengijinkan masuknya kapal trawl ke wilayah selatan. Kami pada dasarnya tidak bermaksud menentang aturan tetapi kami butuh makan dan nelayan juga harus sejahtera. Namun jika aturan pusat justru mengancam kesejahteraan kami para nelayan, tentu kami tolak, “tegasnya dilansir dari laman Pasificpos.com.
Dia mengungkapkan, nelayan di Papua Selatan adalah bagian dari NKRI. Oleh karena itu tidak saja membutuhkan perhatian pemerintah tetapi juga solusi agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak merugikan nelayan kecil.
Sementara itu Susanto Masita saat ditemui wartawan mengungkapkan bahwa pihaknya menerima aspirasi nelayan dengan terbuka dan menegaskan bahwa pihaknya dalam hal ini hanya pelaksana regulasi.
“Apa yang menjadi tuntutan nelayan sebenarnya terkait regulasi yang sudah berjalan. Jadi kita harus melihat bahwa ada regulasi yang mengatur dan kami sebagai pelaksana regulasi. Regulasi ini juga sudah berjalan di wilayah lain termasuk di Papua. Hanya saja untuk Merauke mungkin baru kali ini, “jelasnya.
Dia menambahkan, dua unit kapal trawl yang berada di pelabuhan perikanan hingga saat ini masih menunggu perijinan. Kapal tersebut untuk menangkap udang dengan wilayah tangkap yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan keputusan menteri terkait jalur penangkapan yang sudah diatur.
“Jadi kita akan menunggu konfirmasi dari pihak kementerian kepada pemerintah daerah apakah ini akan dijalankan di Merauke atau wilayah lain, ” pungkasnya. (Redaksi)
