JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano atau BTM, menyoroti pembentukan Dewan Eksekutif Tim Percepatan Pembangunan Papua Cerah (TP3C) yang dilantik oleh Gubernur Papua, Matius Fakhiri.
BTM menyatakan pihaknya menghormati pelantikan Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah yang dilakukan oleh gubernur.
Namun demikian, dia menegaskan pentingnya kejujuran kepada rakyat, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang menurun dan tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
“Kami menghormati pelantikan ini. Tapi juga harus bicara jujur kepada rakyat, bahwa di tengah APBD yang turun dan kondisi ekonomi masyarakat yang berat, keputusan menambah struktur baru ini patut dipertanyakan,” ujar BTM dilansir dari laman Pasificpos.co, Kamis, 15 Januari 2026.
Dia juga menyoroti kondisi riil masyarakat di kampung-kampung yang hingga kini masih bergumul dengan persoalan dasar.
Menurutnya, akses layanan kesehatan masih sulit, dunia pendidikan kekurangan fasilitas, infrastruktur jalan dan transportasi belum memadai, serta harga barang kebutuhan pokok yang mahal.
“Dalam keadaan seperti ini, yang rakyat tunggu dari pemerintah adalah kerja nyata dan hasil cepat, bukan penambahan lembaga baru yang ujung-ujungnya bisa menambah beban,” tegasnya.
BTM menilai Papua sejatinya tidak kekurangan tim atau forum koordinasi. Yang menjadi persoalan utama selama ini adalah lemahnya eksekusi kebijakan di lapangan.
“Papua ini bukan kurang tim dan bukan kurang rapat. Yang kurang adalah ketegasan eksekusi. Banyak program bagus, tapi sering lambat jalan, tidak tepat sasaran, dan tidak terasa sampai ke distrik,” katanya.
Dia mengingatkan agar TP3C tidak menjadi sekadar struktur tambahan yang ramai di tingkat elite, namun tidak membawa dampak nyata bagi masyarakat di bawah.
Selain itu, BTM juga menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jangan sampai dewan ini masuk ke ruang kerja yang sama dengan OPD. OPD sudah ada, sudah digaji, dan sudah punya tugas. Kalau ada struktur baru lagi, bisa terjadi tumpang tindih, komando tidak jelas, koordinasi kacau, dan akhirnya masyarakat yang dirugikan karena pelayanan makin lambat,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa rakyat Papua tidak membutuhkan seremoni, melainkan hasil nyata dari kebijakan pemerintah.
Menurutnya, keberadaan TP3C harus dapat diukur secara jelas dalam waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan.
“Kalau memang namanya percepatan pembangunan, ukurannya sederhana, apa yang berubah di kampung-kampung? Apakah pelayanan publik membaik, program benar-benar sampai ke rakyat, dan pembangunan bergerak cepat. Kalau tidak ada perubahan nyata, publik berhak menilai bahwa ini hanya kebijakan yang terlihat hebat di atas, tapi kosong di lapangan,” tegasnya.
BTM menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk mengawasi kebijakan tersebut secara serius. “Bagi kami, yang utama bukan kepentingan kelompok, tetapi kepentingan rakyat Papua,” pungkasnya. (Redaksi)
