JAYAPURA, Redaksipotret.co – Masyarakat Papua menyatakan dukungan terhadap sejumlah program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Namun, mereka juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam pelaksanaan program-program tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai tokoh adat, masyarakat, pemuda dan unsur Majelis Rakyat Papua (MRP) dari seluruh wilayah Papua.
Ketua MRP, Nerlince Wamuar menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap Papua melalui berbagai program strategis.
Namun, dia menilai implementasi di lapangan, khususnya Program MBG di Kota Jayapura, belum berjalan maksimal sesuai harapan Presiden.
“Kami temukan makanan bergizi yang diberikan ke sekolah-sekolah belum memenuhi standar. Contohnya, nasi dengan lauk sosis campur mi instan. Padahal, Jayapura ini kaya akan ikan. Kenapa bukan ikan yang digunakan,” tegas Nerlince melansir laman Pasificpos.com, Rabu (13/8/2025).
Dia meminta pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan ketat terhadap dapur-dapur penyedia MBG dan memastikan keterlibatan ahli gizi agar makanan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi mereka.
“Program MBG perlu diawasi lebih ketat. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat lokal, gereja, dan masjid dalam pengelolaannya agar program ini tidak sekadar seremonial, tetapi berdampak nyata kepada generasi emas Papua kedepan,” lanjutnya.
Sementara itu, Tokoh Adat Papua, Ondofolo Yanto Eluay, juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan peran masyarakat adat dalam setiap program pembangunan di Papua.
“Kami mendukung penuh program kerja Prabowo-Gibran, tapi jangan abaikan masyarakat adat. Tanah ini adalah milik masyarakat adat. Kembalinya Papua ke NKRI pun tidak lepas dari peran besar masyarakat adat,” ujar Yanto.
Dia menambahkan, selama ini masyarakat adat masih merasa termarjinalkan dalam proses pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, dirinya berharap ke depan setiap kebijakan strategis harus melibatkan masyarakat adat secara aktif.
“Jika masyarakat adat tidak dilibatkan, maka pembangunan di Papua tidak akan berjalan baik. Sudah cukup kami terabaikan selama ini,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menekankan pentingnya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.
“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun kampung di Papua sejatinya kita membangun Indonesia,” ujarnya.
Yandri menyampaikan bahwa dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun setiap tahun, selain itu, Kementerian Desa juga melaksanakan program TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program strategis lainnya adalah Koperasi Desa Merah Putih, yang digagas untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa. Menurut Yandri, langkah ini selaras dengan upaya pemerintah menggerakkan ekonomi hingga pelosok.
“Kalau makan siang bergizi berhasil, koperasi desa berhasil, itu yang menikmati kampung-kampung, desa-desa. Karena semua putaran uang ada di desa,” katanya.
Mendes juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kekompakan, kolaborasi, dan gotong royong demi keberhasilan program pembangunan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Papua termasuk wilayah tercepat dalam realisasi MBG yang telah mencapai 25 persen dari target.
“Secara keseluruhan, di Papua sendiri sudah ada 101 dari 414 yang berbasis hitungan populasi. Di Provinsi Papua ada 38 SPPG. Di Papua Barat sudah ada 27, kemudian di Papua Selatan ada 3, di Papua Tengah ada 14, kemudian Papua Pegunungan ada 4, dan Papua Barat Daya ada 15,” jelasnya.
Dia juga menegaskan penggunaan bahan baku lokal terus diperkuat sebagai strategi mendorong ekonomi masyarakat.
”Jadi kami berharap bahwa nanti banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal, kemudian dimasak oleh mama-mama atau masyarakat lokal, dakemudian diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD sampai anak SMK,” tambahnya.
Sebelumnya digelar Sarasehan Papua Bersatu, Indonesia Maju Menuju “Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu” yang berlangsung secara daring dari Jayapura dan terpusat di Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa (12/8/2025).
Editor : Syahriah Amir
