JAYAPURA, Redaksipotret.co – Belanja daerah Provinsi Papua dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan meningkat sebesar Rp787,01 miliar.
Kenaikan tersebut membuat total belanja daerah Papua dalam perubahan APBD 2026 mencapai Rp3,058 triliun, dari sebelumnya Rp2,271 triliun.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR Papua (DPRP) dengan agenda pembahasan Raperdasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Kota Jayapura, Senin, 28 September 2026.
Gubernur Papua, Matius Fakhiri mengatakan, perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) 2026 dengan tema “Penguatan Fondasi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Inklusif sebagai Awal Transformasi Pembangunan”.
“Rancangan Perubahan APBD ini merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” kata Fakhiri dilansir dari laman Pasificpos.com.
Dalam struktur belanja, belanja operasional masih menjadi komponen terbesar. Anggarannya meningkat dari sekitar Rp2,045 triliun menjadi Rp2,684 triliun.
Sementara itu, belanja modal mengalami kenaikan signifikan dari Rp79,11 miliar menjadi Rp226,78 miliar.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan Papua ditargetkan mencapai Rp2,465 triliun, atau meningkat sekitar Rp433,31 miliar dari APBD induk sebesar Rp2,032 triliun.
Kenaikan pendapatan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD meningkat dari Rp563,46 miliar menjadi Rp635,67 miliar, sedangkan pendapatan transfer naik dari Rp1,466 triliun menjadi Rp1,828 triliun.
Dengan komposisi pendapatan dan belanja tersebut, perubahan APBD Papua 2026 mengalami defisit sekitar Rp592,87 miliar.
Gubernur Fakhiri mengatakan, defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp602,87 miliar.
Salah satu sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari utang daerah. Dia menyebut pembiayaan utang daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai lebih dari Rp420 miliar.
Secara keseluruhan, penerimaan pembiayaan meningkat 141,95 persen atau sekitar Rp353 miliar, dari sebelumnya Rp249 miliar lebih menjadi Rp602 miliar lebih.
Ketua DPR Papua, Denny Bonai mengatakan, total belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat sebesar 34,64 persen atau sekitar Rp787 miliar.
“Belanja modal bertambah 186,62 persen atau sebesar Rp147 miliar lebih, dari semula Rp79 miliar lebih menjadi Rp226 miliar lebih,” ujar Denny.
Di sisi lain, belanja tidak terduga mengalami penurunan dari Rp8 miliar menjadi Rp6,1 miliar. Sedangkan belanja transfer meningkat dari Rp138,67 miliar menjadi Rp141,52 miliar. Kenaikan belanja tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan daerah.
DPRP Papua selanjutnya meminta alat kelengkapan dewan dan fraksi melakukan kajian secara serius sebelum memberikan persetujuan terhadap Raperdasi Perubahan APBD 2026.
Pembahasan akan mencermati penggunaan tambahan belanja, sumber penutup defisit, serta rencana pembiayaan melalui utang daerah. (Redaksi)
