JAYAPURA, Redaksipotret.co – Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI-Provinsi Papua, Alberth Yoku menanggapi perkembangan politik menjelang pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua.
Alberth berpendapat, semestinya partai politik (parpol) tetap independen dalam melakukan tugasnya ketika menerima dokumen warga negara Indonesia yang akan maju di Pilkada.
“Parpol itu tugasnya mendidik WNI untuk menjadi politisi sehingga tahu berdemokrasi yang pada akhirnya bisa menjadi pejabat publik,” kata Alberth Yoku kepada redaksipotret.co di Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) di Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Jumat (23/8/2024).
Dia juga menyoroti sejumlah parpol yang membentuk satu kelompok di pusat yang menjadikan independensi partai tersebut tergerus ke dalam arus besar.
“Di pusat ada dua kelompok besar saling berebut untuk menentukan calon yang akan diusung di Pilkada. Kita tidak mau penyelenggaraan Pilkada di Papua terimbas dengan hal tersebut,” ujar Alberth.
Alberth menilai, parpol telah melupakan tugasnya, bahkan memberikan rekomendasi kepada calon yang bukan kader partai tersebut.
“Belanja partai ini tidak sedikit, kalau rekomendasi diberikan kepada yang bukan kader, kemudian ada mahar yang harus dipenuhi oleh calon tersebut, darimana uang itu, ini yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau mereka kader partai tidak perlu ada mahar lagi, sebab setiap parpol mendapatkan uang pembinaan dari pemerintah,” ujarnya.
Editor : Syahriah Amir
