JAKARTA, Redaksipotret.co – Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa hingga tahun 2040 PLN akan menambah kapasitas energi sebesar 100 Gigawatt (GW) dengan 75 persen berbasis EBT.
Pengembangan energi ini membutuhkan transmisi hijau sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) sehingga mampu menyambung EBT dari sumber yang berada di remote area ke pusat demand yang berada di perkotaan.
“Kami tengah menyiapkan green-enabling super grid, sistem jaringan hijau nasional yang akan menghubungkan Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi,” ujar Darmawan, Selasa (14/10/2025).
Darmawan menggarisbawahi upaya besar ini merupakan bentuk komitmen RI dalam memitigasi perubahan iklim demi keberlanjutan kehidupan bagi generasi di masa depan.
“Kita akan beralih dari energi impor menuju energi domestik, dari energi mahal menuju energi yang terjangkau. Dari situ akan lahir lapangan kerja baru, investasi hijau, dan pengurangan kemiskinan, di saat yang bersamaan kita juga menurunkan emisi karbon. Inilah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang menjadi arah masa depan Indonesia,” ungkapnya.
Darmawan menyadari visi besar ini tak akan mampu dijalankan oleh PLN sendiri. Permasalahan krisis iklim merupakan tanggung jawab global, maka kolaborasi global dalam upaya meningkatkan penggunaan EBT di sektor ketenagalistrikan baik dari sisi investasi, transfer knowledge hingga alih fungsi teknologi.
“Tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi krisis iklim sendirian. PLN siap bekerja sama dengan semua mitra internasional dalam investasi, transfer knowledge, hingga pengembangan teknologi untuk mempercepat pencapaian Net Zero Emissions,” tegasnya.
Sementara itu, CEO JERA Asia, sekaligus Managing Executive Officer and Head of Platform Business Division, JERA Co., Inc, Izumi Kai menyatakan, sebagai bagian dari komunitas global pihaknya siap bersinergi untuk mencapai NZE demi memastikan masa depan lebih baik.
“Menuju target net zero 2060. Kami (siap) bekerja bersama mitra konsorsium serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan utama di Indonesia, termasuk PLN,” ungkapnya.
Dia menekankan bahwa studi implementasi energi rendah karbon saat ini memiliki tantangan nyata tersendiri. Oleh sebab itu, ia mendorong agar RI dapat mengambil semua alternatif strategi dekarbonisasi sehingga upaya tersebut dapat menghasilkan konklusi seimbang sebagaimana dalam trilemma energy.
“Satu hal yang jelas adalah bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan all of the above atau dengan kata lain, semua solusi harus dimanfaatkan secara seimbang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emissions melalui peningkatan utilisasi energi baru terbarukan (EBT) di tanah air.
Hal ini disampaikan dalam gelaran BloombergNEF Forum di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025 sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam meratifikasi Paris Agreement guna mereduksi emisi karbon dan membatasi kenaikan suhu global di bawah dua derajat celcius.
“Presiden Prabowo telah menegaskan kembali posisi resmi pemerintah Indonesia, yaitu tetap menjadi bagian dari Paris Agreement. Kita berkomitmen mencapai Net Zero Emissions paling lambat pada tahun 2060, namun kita berupaya mempercepat target tersebut agar bisa tercapai lebih awal, antara 2050 hingga 2060,” ucap Hashim.
Selaras dengan langkah tersebut, Hashim mengutarakan, bahwa Pemerintah Indonesia telah merancang dokumen strategis di mana RI akan menggenjot penggunaan EBT sebesar 75% hingga tahun 2040.
“Pemerintah menargetkan energi terbarukan mencapai 75% dari rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN),” jelasnya. (Syahriah/Rilis)
