JAYAPURA, Redaksipotret.co – Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Papua, di Jayapura, Rabu (29/5/2024).
Rakor ini dihadiri Komisioren KPU RI Idham Holik, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Asops Kapolri Irjen Polisi Verdianto I. Bitticaca dan Pangkogabwilhan Letjen TNI. Richard T.H. Tampubolon, Pj Gubernur dan Pj Bupati/Walikota se Tanah Papua, KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan stakeholder terkait lainnya.
Menko Polhukam mengatakan, rakor ini terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah Papua dapat terlaksana dengan aman dan lancar.
“Kami harap Pilkada serentak di tanah Papua dapat berjalan sesuai dengan pentahapan-pentahapan pilkada, dan kami berkewajiban untuk menjamin keamanan kondisifitas dan kedamaian dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang,” kata Hadi Tjahjanto melansir pasificpos.com.
Dikatakan, pemerintah akan terus melakukan optimalisasi koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah.
“Pemerintah akan optimalisasi dukungan atas penyelenggaraan pilkada di wilayah Papua, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga Pilkada serentak di tanah Papua bisa dilaksanakan dengan aman dan lancar,” ujarnya.
Menteri Hadi menegaskan, inti dari Rakor hari ini bahwa Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu bahkan seluruh masyarakat sangat diperlukan untuk suksesnya Pilkada serentak 2024 di tanah Papua.
Terkait dengan permasalahan lain yang muncul adalah untuk hubungan logistik kesehatan dengan geografi dan demografi masyarakat sehingga menjadi perhatian khusus. Supaya tidak terhambat dan tak mengganggu jalannya pelaksanaan Pilkada. “Dari pihak TNI-Polri akan mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di tanah Papua,” ujarnya.
Lanjutnya, Pilkada serentak 2024 akan diikuti oleh 6 provinsi di Bumi Cenderawasih.
Menko Polhukam menekankan kepada aparat keamanan. Untuk terus melaksanakan perencanaan, latihan, pengumpulan bahan keterangan, dan penggalangan dengan hati-hati dan cermat.
“Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan serentak, back up pengamanan oleh TNI/Polri akan berkurang. Sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi,” ujar Menko Hadi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah di tanah Papua dalam telah penyaluran dana Pilkada untuk penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, TNI-Polri.
Tito juga meminta kepada para gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat menggelar rapat untuk mengejar kabupaten/kota yang belum merealisasikan anggaran Pilkada.
Tito menegaskan bahwa ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. Oleh karena itu, kami sudah menerbitkan surat edaran, semua daerah agar mempersiapkan koordinasi dengan KPUD, Bawaslu Daerah, Polri, TNI, jajaran untuk menyiapkan pembiayaan.
Selain itu, kata mantan Kapolda Papua tersebut, pembiayaan Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang realisasinya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu sebesar 40 persen bersumber dari APBD 2023 dan tahap kedua 60 persen dari APBD 2024.
Adapun besarannya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati Pemda dengan penyelenggara maupun pihak keamanan. Adanya tahapan realisasi pembayaran ini diterapkan agar keuangan daerah tidak terlalu terbebani.
“Oleh karena itulah dari tahun 2023, kita melakukan zoom meeting berkali-kali. Saya dengan tim mengecek semua daerah, mengejar-ngejar. Cepat bayar,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi karena 32 Pemda di Papua telah menyepakati NPHD dengan KPU Daerah maupun Bawaslu Daerah.
Namun, untuk kesepakatan dengan pihak keamanan, masih ada 14 Pemda yang belum menandatangani NPHD dengan TNI dan 12 Pemda dengan Polri. Selain itu, masih ada Pemda yang belum sepenuhnya merealisasikan anggaran yang telah disepakati dalam NPHD.
Editor : Syahriah Amir
