MANOKWARI, Redaksipotret.co – Jelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah 2024 yang sesuai tahapan KPU akan digelar pada bulan November mendatang, berbagai pihak berharap jalannya pesta demokrasi berlangsung aman dan damai.
Salahsatu pihak yang menyampaikan hal tersebut adalah Fredik Inden selaku Ketua Tim Kelompok Honorer Kabupaten Manokwari Selatan.
Kepada media ini, pihaknya berharap seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan jalannya Pemilu Kepala Daerah yang digelar serentak November mendatang.
“Mari kita jaga Kamtibmas di Kabupaten Manokwari Selatan agar aman dan damai, apalagi jelang Pemilu kepala daerah. Pilihan boleh beda, tetapi perlu diingat, kita masyarakat Manokwari Selatan jangan terpecah belah. Kabupaten ini harus tetap aman dan damai,”ucap Fredik.
Selain terkait Pemilu, pihaknya juga menyoroti urung diumumkannya pengangkatan Honorer dan P3K di Kabupaten Manokwari Selatan.
“Sebagai perwakilan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan, mewakili honorer dari distrik-distrik dan perwakilan SKPD kami memohon kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati dan pihak BKSDM menindaklanjuti apa yang menjadi pernyataan sikap kami tenaga honorer terkait 116 PNS dan 500 P3K untuk segera diumumkan,” ucap Fredik, Kamis (8/8/2024).
Dirinya mengingatkan persoalan pengangkatan honorer maupun P3K harus segera diselesaikan, pasalnya dimasa politik hal ini bisa saja menjadi pemicu.
“Suasa ini jangan menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan. Sehingga kami harap pemerintah melihat hak-hak kami untuk kita sama -sama menjaga Kamtibmas di Kabupaten ini. Segera umumkan,”tegasnya
Dijelaskan, untuk tenaga honorer dan P3K yang belum diangkat adalah formasi Tahun 2021 yang rencananya akan diangkat di tahun 2014.
“Ada kuota tambahan lagi sebanyak 116 orang, formasi 2018 hasil tes CAT, ini juga belum diumumkan. Sehingga kalau ini tidak segera diumumkan makan akan berdampak pada penerimaan berikutnya, karena Pemda tidak bisa melakukan penerimaan CPNS jika formasi sebelumnya belum diselesaikan,”jelasnya.
“Sehingga kami meminta hal ini diatensi Pemerintah daerah Manokwari Selatan khususnya BKSDM. Segera umumkan supaya tidak menjadi persoalan baru,”pungkasnya.
Editor : Syahriah Amir
