JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua sepanjang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang solid dan tetap mampu menjaga momentum pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi global maupun nasional.
Hal tersebut disampaikan Izharul Haq selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Kementerian Keuangan dalam kegiatan Stakeholders Day bertema “Executive Stakeholders Forum 2026 : Penguatan Sinergi Pelaksanaan APBN yang Berkualitas untuk Papua Maju, Inklusif, dan Sejahtera” di Gedung Keuangan Negara, Jayapura, Selasa, 12 Mei 2026.
Dia menambahkan, realisasi belanja negara di Provinsi Papua pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp61,21 triliun atau 95,01 persen dari total pagu sebesar Rp64,43 triliun.
“Realisasi tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp17,68 triliun atau 93,69 persen dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp43,40 triliun atau 95,58 persen,” jelasnya.
Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan APBN sebagai instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah Papua.
Dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran, capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil DJPb Provinsi Papua selaku Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2025 mencapai 95,78 dengan kategori “Sangat Baik”.
Izharul bilang, dari 685 satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua sebanyak 44,09 persen memperoleh kategori “Sangat Baik”, 33,33 persen berkategori “Baik”, 20,12 persen berkategori “Cukup”, dan 2,46 persen yang masih berada pada kategori “Kurang”.
IKPA merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
Optimalisasi IKPA bertujuan untuk menjamin kualitas belanja (spending quality) yang lebih baik dan tepat sasaran, mendorong akselerasi belanja (spending speed) sejak awal tahun anggaran, mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Sementara itu, realisasi penyaluran TKD sampai triwulan IV tahun 2025 di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua yang meliputi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan secara keseluruhan mencapai Rp43,40 triliun atau 95,58 persen dari total alokasi.
Capaian ini mengalami penurunan sebesar 10,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, hampir seluruh jenis TKD di wilayah empat provinsi tersebut telah tersalurkan di atas 94 persen, meskipun realisasi Dana Desa masih relatif lebih rendah dibanding jenis transfer lainnya.
Pemanfaatan digitalisasi transaksi pemerintah juga terus menunjukkan perkembangan positif. Persentase penggunaan Cash Management System (CMS) pada tahun 2025 mencapai 65,53 persen, meningkat bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar 40,54 persen.
Sementara nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tercatat sebesar Rp12,7 miliar, mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun 2024 dimana nilai transaksi KKP mencapai Rp30,7 miliar disebabkan adanya efisiensi anggaran khususnya pada alokasi belanja barang dan belanja modal.
Dalam aspek akuntabilitas dan pelaporan keuangan, proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) kepada 685 Satuan Kerja di empat provinsi wilayah Papua tetap berada pada jalur yang benar di tengah tantangan geografis dan masa transisi wilayah terutama saat memasuki masa krusial finalisasi laporan periode audited tahun 2025.
Penguatan koordinasi dan pendampingan kepada 4 pemerintah provinsi dan 29 kabupaten dan kota di Papua juga dilakukan guna menjaga kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat peran strategis dalam mendukung pergerakan dan pertumbuhan ekonomi regional.
Pihaknya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh satuan kerja dan stakeholder atas capaian pelaksanaan anggaran tahun 2025.
Capaian pelaksanaan APBN tersebut menjadi hasil dari sinergi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk satuan kerja, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan mitra strategis lainnya dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Papua.
“Ke depan, penguatan kolaborasi antar stakeholder diharapkan terus terjaga untuk memastikan pelaksanaan APBN tahun 2026 semakin berkualitas, tepat sasaran, dan mampu mendukung terwujudnya Papua yang maju, inklusif, dan sejahtera,” pungkasnya. (Redaksi)
