NABIRE, Redaksipotret.co – Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Korem 173/Praja Vira Braja (PVB) menangkap 7 warga negara asing asal Cina.
Penangkapan dilakukan setelah ditemukan senjata laras panjang Kaliber 5,56 dan senjata rakitan laras panjang di kontrakan tempat tinggal WNA TKA PT. KMM yang melaksanakan penambangan ilegal di Jalan Poros Wadio Atas, Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Kasat Intel Korem 173/PVB Kolonel Inf. Budi Suradi menjelaskan, operasi berawal dari perintah Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto pada 30 April 2026.
Perintah itu menindaklanjuti instruksi Pangdam XVII/Cenderawasih untuk membantu Satgas PKH di Kabupaten Nabire.
Penggerebekan dimulai dari temuan lemari aneh pada Rabu, 13 Mei 2026 pukul 14.25 WIT, tim gabungan Korem 173, Dinas Kehutanan, dan Satuan Intelijen Kewilayahan menggeledah kontrakan WNA PT. KMM.
Saat pemeriksaan lantai dasar, anggota curiga dengan posisi lemari yang menghadap ke tembok. Setelah digeser, ditemukan pintu tersembunyi menuju ruangan rahasia.
“Di dalam ruangan itu kami temukan satu pucuk senjata Laras Panjang Kaliber 5,56, satu magasin, dan tiga butir munisi kaliber 5,56 mm,” kata Kolonel Budi dilansir dari laman Pasificpos.com, Kamis, 14 Mei 2026.
Sekitar pukul 23.30 WIT, tim kembali menemukan barang bukti kedua berupa senjata rakitan laras panjang. Senapan angin yang sudah dimodifikasi ini dinilai bisa membahayakan jiwa manusia.
Tim juga menemukan tujuh WNA yang bersembunyi di lokasi kemudian mengamankan mereka. Mereka diduga bekerja untuk PT KMM yang melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan.
“Kami masih mendalami apakah ada keterkaitan mereka dengan militer atau unsur intelijen negara lain,” ujar Budi Suradi.
Operasi malam itu dipimpin langsung Komandan Korwil Satgas PKH Kolonel Inf Adisa Barudin. Sebelum bergerak, tim menggelar briefing pada Selasa, 12 Mei 2026 untuk memetakan target.
Kolonel Budi menegaskan, pemasangan palang di Km 95 dan Km 103 oleh Satgas PKH bukan bentuk pengambilalihan lahan warga.
“Palang dipasang karena ada indikasi tindak pidana di lokasi itu. Ini untuk menunjukkan adanya kegiatan ilegal di hutan Indonesia, bukan kepemilikan lahan,” jelasnya.
Dia meminta masyarakat Nabire tetap tenang dan tidak terpancing emosi atas isu bahwa pemerintah merampas tanah. Satgas PKH akan terus berjalan sampai proses hukum selesai.
“Kami merah putih. Korem 173/PVB berkomitmen mendukung penuh Satgas PKH di seluruh wilayah Papua Tengah, termasuk Nabire, Baya Biru, dan Kapiraya,” tegasnya.
Barang bukti dan 7 WNA kini dalam penanganan Satgas PKH untuk proses hukum lebih lanjut. (Redaksi)
