JAKARTA, Redaksipotret.co – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada perkara nomor 299-PKE-DKPP/XI/2024. Sidang ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).
Dalam perkara ini, Ade Yamin yang memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun dan Iwan Kurniawan Niode mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua: Steve Dumbon, Amijaya Halim, Abdul Hadi, Diana Dorthea Simbiak, dan Yohanes Fajar Irianto Kambon sebagai Teradu I sampai V. Selain itu, Pengadu juga mengadukan Ilham M Amar, selaku Admin SILON KPU Provinsi Papua, sebagai Teradu VI.
Ade Yamin mendalilkan bahwa Teradu I sampai VI diduga terlibat dalam menetapkan pasangan calon Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
Menurut Ade Yamin, dokumen persyaratan administrasi calon berupa: Surat Keterangan Tidak Terpidana dan Surat Keterangan Tidak dicabut Hak Pilihnya dari PN Jayapura yang digunakan oleh calon wakil Gubernur Papua a.n Yermias Bisai diduga tidak sah atau palsu.
“Dokumen yang digunakan, seperti surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan negeri, seharusnya tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan tempat tinggal calon,” ujar Ade Yamin.
Selain itu, Yamin juga menyampaikan bahwa dokumen yang digunakan oleh Yermias Bisai diduga kuat milik Samuel Fritsko Jenggu. Ia menjelaskan adanya ketidaksesuaian alamat pada dokumen yang digunakan oleh Yermias Bisai dalam pendaftaran calon gubernur, dengan adanya inkonsistensi pada surat keterangan domisili.
Ade Yamin menegaskan bahwa surat-surat yang digunakan oleh Yermias Bisai untuk pendaftaran, yang seolah-olah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura, ternyata menggunakan alamat yang tidak sesuai dan dikeluarkan setelah surat-surat tersebut.
“bahwa pada 19 September 2024, Pengadilan Negeri Jayapura mengklarifikasi bahwa surat keterangan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh mereka dan sebenarnya milik Samuel Fritsko Jenggu,” jelas Yamin.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun terdapat klarifikasi dari Pengadilan Negeri Jayapura, pada 15 September 2024, KPU Provinsi Papua tetap menetapkan Yermias Bisai sebagai memenuhi syarat administrasi.
Jawaban Teradu
Teradu III Yohanes Fajar Irianto Kambon menyatakan bahwa pada tahap verifikasi awal, pasangan calon Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai dinyatakan belum memenuhi syarat.
“Pada verifikasi tersebut kami nyatakan belum memenuhi syarat, dan ini tercantum dalam Berita Acara Nomor 458/PL.02.2-BA/91/2.2/2024,” ungkap Yohanes.
Namun, setelah klarifikasi lebih lanjut dan pemeriksaan terhadap dokumen, KPU Provinsi Papua menemukan dokumen yang sah dan akhirnya menetapkan pasangan tersebut memenuhi syarat administrasi.
Yohanes melanjutkan bahwa klarifikasi dilakukan tidak hanya kepada Pengadilan Negeri Jayapura, tetapi juga kepada calon tersebut.
“Kami telah melakukan klarifikasi terhadap calon dan menemukan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada 19 September 2024,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa KPU Provinsi Papua menjalankan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Teradu VI Ilham M Amar sebagai Admin SILON KPU, juga memberikan tanggapan atas tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya membantu dalam mengupload dokumen persyaratan calon pada 21 September 2024.
Ilham menegaskan bahwa setelah tanggal 9 September 2024, aplikasi SILON telah terkunci dan tidak ada lagi aktivitas pengunggahan dokumen.
Ilham juga menjelaskan bahwa dalam tahapan verifikasi perbaikan administrasi calon yang berlangsung pada 6 hingga 14 September 2024, admin SILON tidak memiliki kewenangan untuk mengunggah atau mengubah dokumen yang sudah diajukan.
“Semua dokumen pasangan calon diunggah oleh masing-masing admin SILON pasangan calon, dan kami sebagai admin tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan dokumen yang diunggah sah atau tidak sah,” tambah Ilham.
Sidang pemeriksaan dipimpin oleh Ketua DKPP Heddy Lugito sebagai Ketua Majelis. Anggota Majelis diisi oleh Anggota DKPP antara lain J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah.
Sumber : dkpp.go.id I Editor : Syahriah Amir
