JAYAPURA, Redaksipotret.co – SMP Negeri 10 Koya Barat, Kota Jayapura, Papua terancam ditutup oleh masyarakat adat pada 5 Agustus 2023 lantaran status tanah yang bermasalah.
Nerlince Wamuar Rollo selaku pemilik tanah tersebut menegaskan bahwa lahan yang diatasnya dibangun sekolah memiliki sertifikat.
Adanya bantuan sekolah itu bermula dari dirinya dan Pemerintah Kota Jayapura melalui Kepala Dinas Pendidikan terdahulu bersama seorang kontraktor telah mendatangi dirinya di kediamannya.
Keduanya datang meminta agar pemilik tanah mengizinkan Pemerintah Kota Jayapura untuk membangun gedung sekolah di atas lahan tersebut.
Menurut Nerlince, pemilik tanah dijanjikan jika bangunan sekolah sudah selesai akan diserahkan ke pemilik ulayat yang memang punya rencana untuk membangun yayasan pendidikan di lahan tersebut.
“Lokasi tanah yang dibangun SMPN 10 sekarang itu kami bebaskan untuk fasilitas umum khusus untuk sekolah dan dalam perencanaan kami milik kami sendiri yaitu Yayasan Gema Valentine Papua,” jelasnya.
Pejabat Dinas Pendidikan yang bernama I Wayan Budiarsa kala itu, ucap Nerlince, justru tidak menepati janjinya.
Merasa dibohongi, pemilik tanah melayangkan somasi sebanyak tiga kali saat Wali Kota masih dijabat Benhur Tomi Mano.
Karena belum ada tindak lanjut dari somasi yang sudah dilakukan sebelumnya, maka pihak pemilik lahan memutuskan akan menutup aktivitas sekolah itu pada 5 Agustus mendatang.
Pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat tertutup bersama beberapa pihak terkait untuk mencari solusi. Rapat digelar untuk menampung aspirasi terkait keberlanjutan sekolah serta status tanah.
Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, hasil rapat tersebut akan dilaporkan kepada Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey.
“Pembahasan selanjutnya akan mengundang pihak keluarga untuk duduk bicara mencari solusi,” kata Robby usai rapat, Rabu (2/8/2023).
Meski begitu, Robby mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengambil keputusan apapun terkait rencana penutupan sekolah.
“Pada prinsipnya kami pemerintah kota secara persuasive akan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan hasil rapat,” jelasnya.
Mengenai kejelasan status tanah, Robby mengaku pemerintah belum mengetahui secara pasti. Namun telah ada bangunan milik pemerintah di atas tanah tersebut.
Penulis : Muhammad Rafiq Editor : Syahriah Amir
