JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua tahun 2025 telah selesai. Pemenang pada Pilkada tersebut telah ditetapkan.
Pasca penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, beberapa catatan dari media massa pun ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura yang juga Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos, Lucky Ireuw menyampaikan, Bawaslu dan media massa mempunya tugas dan fungsi yang sama yaitu melakukan pengawasan.
Lucky bilang, selama pelaksanaan Pilkada dan PSU, capaian positif Bawaslu yakni telah melakukan tugas dan fungsi pengawasan sesuai aturan dan beradaptasi dengan situasi di daerah.
“Bawaslu juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dalam proses pemungutan suara,” ucap Lucky dalam acara Media Gathering bertajuk “Catatan Media Dalam Pilkada-PSU di Provinsi Papua”, digelar di Jayapura, Sabtu (4/10/2025).
Namun demikian, kata Lucky, Bawaslu harus lebih maksimal dalam pengawasan di lapangan. Dia juga menyoroti Bawaslu yang kurang transparan dalam menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui publik.
“Seperti penyelesaian sengketa Pilkada. Ini yang diinginkan publik, Bawaslu seharusnya lebih terbuka. Hal inilah yang menjadi catatan media,” ucap Lucky.
Dia menekankan dampak negatif terhadap demokrasi jika pengawasan Bawaslu lemah, terlebih di daerah terpencil. Lucky bilang, potensi manipulasi suara meningkat, kemudian, dapat mengurangi kualitas demokrasi substansial di Papua.
“Sementara, dampak positif terhadap demokrasi, kehadiran Bawaslu tetap memberi legitimasi formal bagi proses Pilkada dan meminimalisir konflik terbuka,” ujarnya.
Media gathering turut menghadirkan Kepala Tim Pemberitaan RRI Jayapura, Nurul Damarini yang menyajikan materi “Kolaborasi Bawaslu dan Peran Media Dalam Pilkada-PSU di Provinsi Papua” serta puluhan jurnalis dari media massa cetak, elektronik dan siber di Papua.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta Kebelen mengatakan, catatan dari media menjadi tolak ukur bagi Bawaslu untuk melakukan perbaikan di waktu mendatang.
“Karena tahapan pemilu tidak hanya sampai pada PSU, tetapi masih ada beberapa tahapan yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diawasi oleh Bawaslu sampai menjelang 2029 pelaksanaan Pilkada selanjutnya,” kata Yofrey.
“Sukses dan tidaknya Pemilu ataupun Pilkada, tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga ada pada publik, termasuk media massa yang mempunya peran strategis dalam menyampaikan informasi,” kata Yofrey menambahkan.
Berikut 13 poin harapan Bawaslu kepada media massa :
1. Meningkatkan pemahaman kepemiluan
2. Mengutamakan verifikasi informasi
3. Melawan hoaks dan disinformasi
4. Sensivitas terhadap kondisi Papua
5. Menghindari narasi provokasi
6. Menjaga independensi dan netralitas
7. Mengutamakan edukasi publik
8. Mendorong pengawasan partisipatif
9. Mendukung deteksi dini pelanggaran
10. Mengawal integritas penyelenggara pemilu
11. Mengedepankan kepentingan publik
12. Membangun narasi positif tentang demokrasi Papua
13. Menjadi pejaga demokrasi. (Syahriah)
