JAYAPURA, Redaksipotret.co – Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas melakukan monitoring terhadap kinerja Perum Bulog, termasuk di wilayah Papua, Jumat, 1 Mei 2026.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan,” ujar Yan Mandenas.
Dia mengungkapkan, dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan sejumlah kendala yang perlu segera dievaluasi.
“Secara umum, kualitas barang dinilai sudah cukup baik. Namun, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah keterlambatan dalam proses penerimaan dan distribusi barang oleh Perum Bulog Papua,” ucapnya.
Bulog Papua, misalnya, harus menerima barang terlebih dahulu sebelum menyalurkannya ke cabang-cabang. Proses ini mengalami keterlambatan sekitar 14 hingga 15 hari, yang berdampak pada terganggunya distribusi ke masyarakat.
“Akibatnya, penyaluran bantuan maupun kebutuhan pasar menjadi tidak tepat waktu,” kata Yan sembari menegaskan situasi ini menjadi perhatian serius dan harus segera diperbaiki.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah melakukan perubahan terhadap petunjuk teknis atau juknis yang saat ini masih mengacu pada kebijakan nasional.
Sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi daerah, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Papua.
“Perubahan juknis ini akan saya sampaikan kepada pimpinan fraksi di DPR RI untuk didorong menjadi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah,” jelasnya.
Dengan juknis yang lebih tepat, Yan Mandenas berharap, pelaksanaan tugas di lapangan oleh Perum Bulog dapat berjalan optimal dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat, baik melalui distribusi bantuan, pasar, maupun operasional dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Yan Mandenas juga menyoroti pentingnya penataan ulang dari sisi organisasi, sumber daya manusia (SDM), hingga aspek keuangan di Perum Bulog.
Dia menegaskan, penentuan target kinerja serta kejelasan penerima manfaat juga menjadi hal yang perlu diperbaiki.
“Tanpa pengaturan juknis yang tepat, berbagai kendala seperti keterbatasan tunjangan dapat menghambat kinerja petugas di lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari menyampaikan sejumlah catatan penting kepada anggota legislatif tersebut dan berharap menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Ada kendala mendasar telah kami sampaikan yang nantinya dibawa dan dibahas lebih lanjut di pusat. Karena secara operasional, Perum Bulog di wilayah Papua bukan merupakan sentra produksi atau distribusi utama, sehingga masih sangat bergantung pada pasokan beras dari luar daerah,” ungkap Mustari.
“Kondisi ini membuat proses pemenuhan kebutuhan harus menunggu pengiriman, yang berpotensi mempengaruhi kecepatan distribusi,” ucapnya menambahkan.
Kendati demikian, Mustari tetap memastikan stok bahan pangan, terutama beras dan minyak goreng mencukupi.
“Berbagai jenis stok tersedia untuk memenuhi beragam kebutuhan, baik untuk bantuan sosial, operasi pasar, maupun kebutuhan lainnya,” kata Mustari. (Haikal)
