JAKARTA, Redaksipotret.co – Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, merespons pemerintah yang telah mencabut izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kiki bilang, pencabutan empat IUP ini menjadi setitik kabar baik dan salah satu langkah penting menuju perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen dari industri nikel yang mengancam lingkungan hidup dan ruang-ruang hidup masyarakat.
Berbagai elemen masyarakat di Raja Ampat, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat, sudah bersuara dan berjuang mempertahankan Raja Ampat dari ancaman tambang nikel.
“Greenpeace Indonesia mengapresiasi keputusan ini, tetapi kami menunggu surat keputusan resmi dari pemerintah yang bisa dilihat secara terbuka oleh publik. Kami juga tetap menuntut perlindungan penuh dan permanen untuk seluruh ekosistem Raja Ampat, dengan pencabutan semua izin pertambangan yang aktif maupun yang tidak aktif. Terlebih ada preseden bahwa izin-izin yang sudah pernah dicabut lantas diterbitkan kembali, termasuk di Raja Ampat, karena adanya gugatan dari perusahaan,” ucapnya dilansir dari laman Greenpeace Indonesia, Selasa (10/6/2025).
Greenpeace Indonesia mengajak publik untuk terus mengawasi langkah pemerintah dalam merestorasi wilayah-wilayah yang sudah dirusak oleh pertambangan agar dikembalikan ke fungsi ekologisnya.
“Kampanye #SaveRajaAmpat telah menjadi bukti nyata dan harapan bahwa ketika masyarakat terus bersuara dan bersatu, kita bisa mendesak dan menciptakan perubahan bersama-sama. Kami mengapresiasi publik yang sudah ikut bersuara lewat tagar #SaveRajaAmpat dan 60.000 lebih orang yang telah turut menandatangani petisi,” ujar Kiki.
Pihaknya juga mendesak pemerintah mengatasi konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat karena keberadaan tambang, serta memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di kawasan Raja Ampat.
Dia bilang, pemerintah perlu fokus membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat adat dan komunitas lokal, serta memastikan transisi yang berkeadilan dan jaminan atas pemenuhan hak-hak pekerja untuk masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor tambang.
“Bukan hanya di Raja Ampat, izin tambang nikel di pulau-pulau kecil di wilayah lain di Indonesia timur telah menimbulkan kehancuran ekologis dan menyengsarakan hidup masyarakat adat dan lokal. Kami mendesak pemerintah untuk juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang tersebut. Seluruh pembangunan di Indonesia, khususnya di Tanah Papua, harus tetap memastikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, pelibatan publik secara bermakna, dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa) jika menyangkut masyarakat adat dan komunitas lokal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat dari lima perusahaan tambang di Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining (Pulau Kawe), PT Anugerah Surya Pratama (Pulau Manuran), PT Mulia Raymond Perkasa (Pulau Manyaifun dan Batang Pele), dan PT Nurham (Pulau Waigeo). Satu perusahaan lainnya yang tidak dicabut izinnya yaitu PT Gag Nikel.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pencabutan tersebut. “Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mendukung visi nasional menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha empat perusahaan,” jelas Bahlil dalam konferensi pers yang disiarkan secara live di kanal youtube Kementerian ESDM.
Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan utama. “Sesuai dengan laporan dan masukan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh keempat perusahaan tersebut dalam aspek pengelolaan lingkungan. Aktivitas mereka telah mengancam kelestarian ekosistem pesisir dan laut, termasuk keberadaan terumbu karang serta biota laut lainnya yang memiliki nilai konservasi tinggi,” kata Bahlil.
Hasil verifikasi langsung oleh tim di lapangan, sebut Bahlil, juga menunjukkan bahwa sebagian area operasional empat perusahaan tersebut berada dalam kawasan yang saat ini ditetapkan sebagai bagian dari Geopark Nasional.
Editor : Syahriah Amir
