JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara sebesar Rp24.50 triliun di wilayah Papua.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp58,99 triliun.
“Yang terdiri atas pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp29,14 triliun dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp38,23 triliun,” jelas Izharul Haq selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua, Senin, 31 Agustus 2026.
Hingga 31 Juli 2026, pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara sebesar Rp29,14 triliun atau mencapai 46,74 persen dari pagu.
Nilai realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 3,52 persen dibanding Juli 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua dengan percepatan pelaksanaan Belanja Negara sampai dengan pertengahan tahun 2026.
Izharul bilang, jenis Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp9,27 triliun, meningkat 57,52 persen (yoy) dibanding tahun lalu.
Sementara itu, sampai dengan akhir Juli 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan TKD senilai Rp19,87 triliun ke masing-masing pemerintah daerah di Papua.
Dia menjelaskan, jumlah tersebut terdiri dari realisasi Dana Bagi Hasil atau DBH sebesar Rp919,07 miliar, DAU sebesar Rp13,11 triliun, DAK sebesar Rp1,86 triliun, masing-masing DAK Fisik sebesar Rp93,30 miliar dan DAK Non Fisik sebesar Rp1,77 miliar, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp2,96 triliun dan Dana Desa sebesar Rp1,00 triliun.
“Capaian Pendapatan Negara dan akselerasi Belanja Negara hingga akhir Juli 2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga momentum pembangunan di wilayah Papua,” ucapnya.
Pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga, agar pelaksanaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
“APBN harus hadir tidak hanya sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua,” pungkasnya. (Rilis)
