JAYAPURA, Redaksipotret.co – Pengendalian inflasi merupakan salah satu tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia yang ada di setiap provinsi di Indonesia.
Tujuan Bank Indonesia mengendalikan inflasi adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Mengapa inflasi perlu dikendalikan ?. Kepala Tim Perumusan KEKDA Provinsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua, Agni Alam Awirya menjelaskan, inflasi perlu dikendalikan sehingga menjadi rendah dan stabil agar dapat menjaga daya beli masyarakat.
“Pertumbuhan produktivitas dan pendapatan secara umum tentunya tidak memberikan manfaat yang optimal apabila dibarengi oleh inflasi yang tinggi,” jelas Agni dalam pemaparannya pada kegiatan Bincang Bincang Media (BBM) di Jayapura, Selasa (1/8/2023).
Bagi pelaku usaha, kata Agni, inflasi yang tidak terjaga dapat menimbulkan menu cost, atau biaya yang timbul akibat Harga yang tidak stabil.
“Inflasi yang tinggi dan tak terkendali membawa dampak buruk, terutama kepada masyarakat dengan penghasilan rendah. Inflasi yang tinggi juga berpengaruh kepada peningkatan jumlah masyarakat miskin akibat garis kemiskinan yang terus meningkat,” kata Agni.
“Selain itu, daya beli masyarakat secara umum juga akan menurun. Inflasi yang tinggi juga menyebabkan turunnya minat menabung,” sambungnya.
Pada saat ini, terdapat 3 kota inflasi di Provinsi Papua, yaitu Jayapura, Mimika dan Merauke. Inflasi tahunan tertinggi dialami oleh Kabupaten Mimika dengan angka sebesar 5,37 persen secara year on year atau yoy.
Sementara, Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke masing-masing mencatatkan inflasi tahunan sebesar 5,20 persen (yoy) dan 4,15 persen (yoy).
“Tekanan inflasi sudah mulai mereda walaupun masih diatas rentang target sebesar 3 plus minus 1 persen (3±1%), “jelasnya.
Inflasi di Provinsi Papua 2022 tercatat sebesar 5,68 persen (yoy) dan cenderung meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Konflik geopolitik global yang berimplikasi kepada harga energi menjadi salah satu penyebab utama.
Agni menyebut, kenaikan harga energi global turut berdampak kepada inflasi di Papua dan Jayapura dengan menjadikan beras dan komoditas pangan lainnya menjadi penyumbang inflasi utama.
Di sisi lain, peningkatan hasil tangkapan nelayan yang melimpah pada Juli 2023 membuat komoditas perikanan menahan laju inflasi yang lebih tinggi.
“Akibat tingginya andil kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Provinsi Papua, BI dengan TPID terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi, terutama pada sisi volatile food,” ucap Agni.
Hal tersebut diwujudkan melalui Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi pasokan pangan strategis.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Adriana Helena Robaha menjelaskan bahwa untuk menghitung inflasi dengan komoditas yang ada menggunakan basis Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 dan Survei Harga Konsumen (SHK) yang dilaksanakan setiap bulan.
Penulis : Syahriah Amir Editor : Syahriah Amir
