JAYAPURA, Redaksipotret.co – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.
Hal itu disampaikan usai melakukan serangkaian pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga-lembaga strategis setibanya di Jayapura, Rabu (9/7/2025).
“Begitu mendarat di Jayapura, saya langsung bertemu dengan tokoh-tokoh agama dan adat. Kami berdiskusi, bersilaturahmi, sekaligus menyerap aspirasi dan mendengar harapan-harapan dari mereka,” kata Fatoni dilansir dari laman Pasificpos.com, Kamis (10/7/2025).
Dia bersyukur karena mendapat dukungan penuh dari para tokoh adat dan agama yang menyambut hangat kedatangannya. Setelah itu, ia melanjutkan kunjungan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua untuk membahas situasi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah ke depan.
“Dari MRP dan DPR Papua, kami juga mendapat dukungan penuh untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, termasuk menyukseskan PSU. Kami sepakat menjaga iklim yang kondusif demi kelancaran PSU,” ungkapnya.
Fatoni menegaskan bahwa PSU adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh warga Papua untuk berpartisipasi aktif.
“Mari kita ciptakan suasana damai dan aman. Pada 6 Agustus nanti, ayo datang ke TPS bersama-sama. Kita sukseskan Pilkada ulang ini,” serunya.
Dalam pertemuan dengan berbagai elemen, situasi politik dan kondisi sosial masyarakat Papua juga menjadi topik pembahasan penting.
Menurutnya, semua pihak memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi di Papua.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus saling koordinasi, berkolaborasi, dan bergandeng tangan demi Papua yang kondusif,” tambah Fatoni.
Usai dilantik, Fatoni langsung menggelar pertemuan dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik secara langsung di Jakarta maupun virtual, guna membahas program prioritas dan mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya sudah menegaskan kepada Bupati, Wali Kota, dan kepala OPD agar menjaga netralitas ASN. ASN dan kepala daerah tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Kita harus profesional,” tegasnya.
Rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah se Papua juga telah digelar guna menyatukan langkah dalam menyukseskan PSU.
“Intinya adalah kerja sama. Jika kita kompak, maka PSU akan berjalan aman, tertib, dan demokratis. Ini pekerjaan rumah kita bersama,” tutup Fatoni.
Editor : Syahriah Amir
